Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD. Dok. Istimewa
Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD. Dok. Istimewa

Satgas BLBI Sita Aset Texmaco Rp1,9 Triliun

Nasional mahfud md Kasus BLBI BLBI aset negara Satgas BLBI
Dhika Kusuma Winata • 20 Januari 2022 15:29
Jakarta: Pemerintah melalui Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali menyita aset jaminan milik debitor BLBI. Satgas menyita aset Grup Texmaco berupa 159 bidang tanah senilai Rp1,9 triliun.
 
"Total luas tanah sebesar 1,9 juta meter persegi yang ini dilakukan, dan dihimpun dari dan terhadap 159 bidang tanah dengan perkiraan aset yang hari ini disita mencapai Rp1,9 triliun," kata Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD dalam konferensi pers, Kamis, 20 Januari 2022.
 
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu membeberkan tanah yang disita berada di enam wilayah. Yakni, Kota Tangerang, Kota Semarang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penyitaan aset Grup Texmaco ini menjadi tahap kedua. Pada 23 Desember 2021, Satgas BLBI menyita 587 bidang tanah dari Texmaco seluas 4,8 juta meter persegi. Tanah itu tersebar di Subang, Sukabumi, Pekalongan, Batu, dan Padang. Nilainya ditaksir Rp3,3 triliun.
 
"Sehingga khusus dari Texmaco perkiraan nilai total aset yang disita selama dua tahap ini sudah mencapai Rp5,2 triliun," ujar Mahfud.
 
Baca: Satgas Tetap Kejar Hak Tagih Negara Rp110,45 Triliun dari Kasus BLBI Tahun Ini
 
Setelah penyitaan itu, Mahfud menyampaikan pemerintah akan melakukan lelang terbuka. Penyelesaian lainnya atas aset jaminan Grup Texmaco terus diselesaikan.
 
"Satgas BLBI akan melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset debitor dan obligor yang menikmati dana BLBI," ucap dia.
 
Pemerintah, kata Mahfud, juga menyelesaikan regulasi, seperti revisi UU Kepailitan dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (RPP PUPN) untuk mengambil aset-aset debitur dan obligor BLBI.
 
"Kepada para debitur obligor silahkan yang mau membantah ke publik, bantah saja. Tetapi kami akan bekerja dan mengejar. Yang belum dapat giliran nanti gilirannya ada karena semuanya tercatat di tempat kami," tegas dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif