Saksi Mengaku Diminta Uang oleh Rudy Erawan untuk Rapimnas PDIP

Damar Iradat 11 Juli 2018 19:20 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Saksi Mengaku Diminta Uang oleh Rudy Erawan untuk Rapimnas PDIP
Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan - ANT/Reno Esnir.
Jakarta: Mantan anggota DPRD Maluku Utara Imran S. Djumadil mengaku pernah diminta sejumlah uang oleh Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan. Uang itu sebagai ongkos Rudy mengikuti Rapimnas PDI Perjuangan di Jakarta.

Imran yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Rudy mengaku, awalnya permintaan uang itu disampaikan oleh mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary. Saat itu, Amran menyampikan, Rudy membutuhkan akomodasi untuk ikut Rapimnas di Jakarta.

"Menurut Amran, Rudy minta bantu akomodasi dan tiket pengurus," kata Imran di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juli 2018.


Amran lalu meminta Imran menghubungi dua pengusaha di Maluku, yakni Komisaris PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Arta John Alfred, dan Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir untuk meminta dana tersebut. Keduanya lantas masing-masing memberikan Rp100 juta kepada Imran untuk diserahkan ke Rudy.

(Baca juga: Rudy Erawan Minta Bantuan Politikus PDIP Muluskan Pencalonan Amran)

Kemudian, uang Rp200 juta itu diberikan melalui keponakan Rudy, Muhammad Arnes Solihin. Pemberian itu dilakukan di kantin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan disaksikan langsung oleh Amran.

"(Diserahkan) Rp200 juta pada Arnes di Kantin PUPR," beber dia.

Rudy Erawan sebelumnya didakwa menerima suap Rp6,3 miliar dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary. Sebagian uang suap itu diduga digunakan untuk mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PDIP di Jakarta.

Tidak hanya itu, uang suap itu juga diduga digunakan Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara itu untuk keperluan kampanye pada Pilkada Halmahera Timur 2016-2021 sebesar Rp500 juta.

Atas perbuatannya, Rudy didakwa melanggar Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 dana Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.





(REN)