KPK Banding Vonis Nur Alam
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap perkara suap mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Banding telah didaftarakan Jaksa KPK ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hari ini.

"Jaksa sudah mengajukan banding dan mendaftarkan banding pada Selasa (17 April 2018). Memori banding akan disampaikan menyusul," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Febri mengungkapkan ada sejumlah alasan pihaknya mengajukan banding terhadap putusan hakim. Salah satunya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dianggap tidak mempertimbangkan kerugian keuangan negara akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan Nur Alam kepada PT Anugerah Harisman Barakah (AHB).


Mengingat, dalam surat tuntutan Jaksa KPK terhadap Nur Alam disebutkan berdasarkan perhitungan, kerugian keuangan negara terkait kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, mencapai Rp2,7 triliun.

"Putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan," kata Febri.

(Baca juga: Izin Tambang Nur Alam Rugikan Negara Hingga Rp2,7 Triliun)

Selain itu, Majelis Hakim juga hanya memutuskan Nur Alam bersalah melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan wewenang. Padahal, lanjut Febri, Jaksa KPK meyakini Nur Alam terbukti melanggar Pasal 2 UU Tipikor, yakni melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, dan Persetujuan IUP Eksplorasi.

Termasuk, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi  Produksi kepada PT AHB. Vonis 12 tahun pidana penjara yang diputus Pengadilan Tipikor Jakarta juga menjadi pertimbangan Jaksa KPK mengajukan banding.

"Jaksa juga memasukkan terkait putusan pidana yang bersangkutan, meski hakim telah memutus 2/3 dari tuntutan jaksa," pungkas Febri.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya menjatuhkan hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan terhadap mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp2,3 miliar subsider 1 tahun serta pencabutan hak politik Nur Alam selama lima tahun setelah menjalani hukuman pokok.

Hukuman terhadap Nur Alam ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Nur Alam dihukum 18 tahun pidana penjara dan membayar denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

(Baca juga: IUP yang Dikeluarkan Nur Alam Rusak Pulau Kabaena)


 



(REN)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360