“Ini salah satu alasan pendorong program kabupaten, kota antikorupsi,” kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 Maret 2024.
Hal itu disampaikan Kumbul menyikapi data kasus korupsi yang menyeret kepala daerah. Selama 19 tahun, 601 kasus korupsi menyeret wali kota sampai bupati.
“Sejak tahun 2004 hingga tahun 2023, terdapat 601 kasus korupsi terjadi pada pemerintah kabupaten, kota, melibatkan wali kota, bupati, dan jajarannya,” ungkap dia.
| Baca juga: Jadi Istri yang Baik Dinilai Salah Satu Peran Perempuan dalam Pencegahan Korupsi |
Pendidikan antikorupsi juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan. KPK ingin membuat adanya percontohan kabupaten, dan kota antirasuah di Indonesia.
Sekretaris Daerah Surakarta Budi Martono menyambut baik program KPK itu. Dia juga membuka pintu jika Lembaga Antirasuah mau bekerja sama mengajarkan pejabat sampai menguatkan sistem antikorupsi yang sudah ada di sana.
“Kami berharap akan mendapatkan penilaian yang baik, sehingga dapat memenuhi kriteria KPK sebagai salah satu percontohan kota antikorupsi untuk dapat mewakili Provinsi Jawa Tengah,” tutur Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
