Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dua pejabat menginvestasikan uangnya ke ranah crypto. Data itu diketahui dari laporan harta kekayaan (LHKPN) penyelenggara negara yang diserahkan periode ini.
“Saya memeriksa LHKPN, dua (pejabat) punya aset crypto,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024.
Pahala enggan memerinci identitas dua pejabat itu. KPK, kata Pahala, kewalahan memeriksa akurasi data terkait mata uang crypto.
“Kalau kalian nanya saya, gimana saya meyakinkannya enggak ngerti juga saya. Baru belajar juga saya, ini benar enggak sih harganya segini?” ujar Pahala.
Menurut Pahala, nominal aset yang diinvestasikan ke crypto cukup besar. Namun, dia enggan memberikan rincian pastinya.
“Ya miliaran rupiah lah, individu punya miliaran rupiah,” ucap Pahala.
Lebih lanjut, Pahala menyebut keuangan digital bukan favorit pejabat untuk berinvestasi. Kebanyakan dari mereka memilih memberi properti dan menyimpannya di bank.
“Menyimpan harta paling banyak nih, properti. Paling banyak kedua nih di Bank Himbara. Kalian tanya deh bupati-bupati daerah pasti banknya Himbara,” tutur Pahala.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap temuan oleh Crypto Crime Report. Dalam temuan itu, Presiden Jokowi menyebut terdapat indikasi pencuciaan uang sebesar USD8,6 miliar atau Rp139 triliun melalui aset kripto.
"(Ini) secara global. (Angkanya) bukan besar tapi sangat besar sekali," ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencuciaan Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 17 April 2024.
Presiden menginstruksikan jajarannya untuk dapat mewaspadai tindak pidana pencuciaan uang (TPPU) melalui teknologi. Ia meminta mewaspadai aktivitas lokapasar, uang elektronik, dan lain-lainnya.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menemukan dua pejabat menginvestasikan uangnya ke ranah crypto. Data itu diketahui dari laporan harta kekayaan (LHKPN) penyelenggara negara yang diserahkan periode ini.
“Saya memeriksa
LHKPN, dua (pejabat) punya aset crypto,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024.
Pahala enggan memerinci identitas dua pejabat itu. KPK, kata Pahala, kewalahan memeriksa akurasi data terkait mata uang crypto.
“Kalau kalian
nanya saya, gimana saya meyakinkannya enggak ngerti juga saya. Baru belajar juga saya, ini benar enggak sih harganya segini?” ujar Pahala.
Menurut Pahala, nominal aset yang diinvestasikan ke crypto cukup besar. Namun, dia enggan memberikan rincian pastinya.
“Ya miliaran rupiah lah, individu punya miliaran rupiah,” ucap Pahala.
Lebih lanjut, Pahala menyebut keuangan digital bukan favorit pejabat untuk berinvestasi. Kebanyakan dari mereka memilih memberi properti dan menyimpannya di bank.
“Menyimpan harta paling banyak nih, properti. Paling banyak kedua nih di Bank Himbara. Kalian tanya deh bupati-bupati daerah pasti banknya Himbara,” tutur Pahala.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap temuan oleh Crypto Crime Report. Dalam temuan itu, Presiden Jokowi menyebut terdapat indikasi pencuciaan uang sebesar USD8,6 miliar atau Rp139 triliun melalui aset kripto.
"(Ini) secara global. (Angkanya) bukan besar tapi sangat besar sekali," ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencuciaan Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 17 April 2024.
Presiden menginstruksikan jajarannya untuk dapat mewaspadai tindak pidana pencuciaan uang (TPPU) melalui teknologi. Ia meminta mewaspadai aktivitas lokapasar, uang elektronik, dan lain-lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
