Jakarta: Tudingan kasus dua Hakim Agung MA terjerat kasus suap karena Presiden tak fokus pada aspek penegakan hukum dinilai keliru. Pernyataan itu dilontarkan karena Presiden dinilai lebih fokus pada urusan politik dan ekonomi.
"Salah seorang Hakim Agung menjadi tersangka dugaan suap oleh KPK, tapi yang disalahkan adalah Jokowi, bahkan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menuding ini terjadi karena Presiden Jokowi terlalu sibuk urusan politik dan ekonomi daripada hukum dan penegakan hukum," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Selasa, 15 november 2022.
Menurut Teddy, tudingan tersebut tak berdasar hanya karena dua kasus yang menjerat Hakim Agung MA. Pasalnya, tak sedikit di era Jokowi justru pihak yang dianggap kebal hukum justru kini menjadi pesakitan usai disikat habis.
"Kalau penegakan hukum lemah, maka orang-orang yang melakukan korupsi aman-aman saja. Saat ini pihak-pihak yang dulu sulit tersentuh, yang dulu dianggap punya privilege, kini tersentuh. Siapapun, tidak terkecuali itu orang-orang dekat Presiden Jokowi," tegas Teddy.
Teddy menambahkan Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif yang independen tidak bisa diintervensi sekalipun oleh seorang Presiden. Jadi salah alamat jika Hakim Agung yang terjerat kasus rasuah menjadi tanggung jawab presiden.
"Menuduh kesalahan Jokowi atas tindakan Hakim Agung, itu sama saja seperti menyalahkan Jokowi ketika ada anggota DPR dijadikan tersangka dugaan korupsi. Ini jelas salah alamat dan sesat berfikir," ujar Teddy.
Sebelumnya, KPK mengamini telah menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Kasusnya sama dengan Hakim Agung Sudrajat Dimyati yakni dugaan suap dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
"Iya benar salah satu tersangka tersebut adalah Hakim Agung MA (Galzaba Saleh)," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 13 November 2022.
KPK juga menetapkan beberapa pihak lain sebagai tersangka. Ali masih merahasiakan identitas pihak lainnya.
*?Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Tudingan kasus dua
Hakim Agung MA terjerat kasus suap karena Presiden tak fokus pada aspek penegakan hukum dinilai keliru. Pernyataan itu dilontarkan karena Presiden dinilai lebih fokus pada urusan politik dan ekonomi.
"Salah seorang Hakim Agung menjadi tersangka dugaan suap oleh KPK, tapi yang disalahkan adalah
Jokowi, bahkan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menuding ini terjadi karena Presiden Jokowi terlalu sibuk urusan politik dan ekonomi daripada hukum dan penegakan hukum," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Selasa, 15 november 2022.
Menurut Teddy, tudingan tersebut tak berdasar hanya karena dua kasus yang menjerat Hakim Agung MA. Pasalnya, tak sedikit di era Jokowi justru pihak yang dianggap kebal hukum justru kini menjadi pesakitan usai disikat habis.
"Kalau penegakan hukum lemah, maka orang-orang yang melakukan
korupsi aman-aman saja. Saat ini pihak-pihak yang dulu sulit tersentuh, yang dulu dianggap punya privilege, kini tersentuh. Siapapun, tidak terkecuali itu orang-orang dekat Presiden Jokowi," tegas Teddy.
Teddy menambahkan Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif yang independen tidak bisa diintervensi sekalipun oleh seorang Presiden. Jadi salah alamat jika Hakim Agung yang terjerat kasus rasuah menjadi tanggung jawab presiden.
"Menuduh kesalahan Jokowi atas tindakan Hakim Agung, itu sama saja seperti menyalahkan Jokowi ketika ada anggota DPR dijadikan tersangka dugaan korupsi. Ini jelas salah alamat dan sesat berfikir," ujar Teddy.
Sebelumnya, KPK mengamini telah menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Kasusnya sama dengan Hakim Agung Sudrajat Dimyati yakni dugaan suap dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
"Iya benar salah satu tersangka tersebut adalah Hakim Agung MA (Galzaba Saleh)," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu, 13 November 2022.
KPK juga menetapkan beberapa pihak lain sebagai tersangka. Ali masih merahasiakan identitas pihak lainnya.
*?Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
