Penempatan Tentara Bikin Kesan MA Ogah Diganggu Penegak Hukum Lain

Jakarta: Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengkritik penempatan prajurit TNI di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta. Hal itu dinilai mengesankan MA tidak ingin diganggu aparat penegak hukum (APH) lain. "Bukan melakukan penjagaan yang seakan-akan memberi kesan, memberi pesan untuk tidak mau 'diganggu' para penegak hukum dengan memasang militer sebagai pengamanan," kata Zaenur saat dihubungi, Jumat, 11 November 2022. Zaenur mengatakan menempatkan prajurit TNI tidak tepat. Mestinya, MA membenahi internal lembaga tersebut dari tindak pidana korupsi. "Bersihkan mereka mereka yang selama ini bermain, melakukan pengawasan secara ketat, secara sungguh-sungguh," ujar Zaenur. MA juga didorong untuk membuka pengaduan publik untuk menampung aduan perlakuan tak wajar terkait proses perkara. Pihak yang terlibat korupsi pun harus diberi sanksi tegas. "Zero tolerance terhadap gratifikasi dan suap. Siapa pun yang melakukan gratifikasi, melakukan suap itu harus diberikan sanksi yang tegas dan jangan alergi terhadap pengawasan dari eksternal khususnya Komisi Yudisial (KY)," ucap Zaenur.   Sebelumnya, juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan MA telah melakukan evaluasi dan memilih menempatkan TNI di lingkungan mahkamah. Hal itu dalam rangka meningkatkan keamanan. Pengamanan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya orang-orang yang tidak jelas urusan kepentingannya. Sekaligus memastikan tamu-tamu yang layak atau tidak masuk di kantor MA untuk kepentingan mengecek dan melihat perkembangan perkaranya.