KPK Nilai Mahfud MD Endus Ada Dugaan Korupsi Saat Minta Bantuan Berantas Mafia Tambang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemintaan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait pemberantasan mafia pertambangan karena adanya kegentingan. Mahfud diyakini sudah mengendus adanya dugaan korupsi di sektor itu. "KPK tentu akan menyambut baik inisiasi menkopolhukam untuk menyelesaikan kebocoran penerimaan negara dari sektor tambang atau sektor lainnya dalam hal kebocoran tersebut diduga karena adanya dugaan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Selasa, 8 November 2022. Ghufron mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah untuk memberantas mafia pertambangan. Lembaga Antikorupsi sudah mempunyai kajian untuk mencegah tindakan kotor itu terjadi di Indonesia. "KPK telah melakukan beberapa kajian tambang khususnya batu bara dan telah melakukan perbaikan sistem melalui simbara, harapannya rantai proses bisnis batu bara lebih pasti, transparan serta pemenuhan kebutuhan dalam negeri didahulukan dengan mematuhi DMO (domestic market obligation)," ujar Ghufron. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya sudah punya atensi pencegahan korupsi di sektor pertambangan sejak lama melalui tim koordinasi supervisinya. Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang tidak booleh menjadi ladang korupsi. "KPK lewat korsup sektor SDA memonitor tata kelola pertambangan dan perkebunan sawit," ujar Alex. Mahfud MD memastikan bakal memberantas habis mafia pertambangan. Komitmen tersebut disampaikan Mahfud menyikapi video Ismail Bolong yang mengungkap ada setoran tambang masuk ke kantong jenderal.