Jakarta: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyetujui jajarannya diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan proyek Satelit Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan. Hal itu dikemukakan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Supardi.
"Koordinasinya sudah dengan Panglima. Itu kan ada surat Panglima," ujar Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, dilansir Media Indonesia, Kamis, 3 Januari 2022.
Baca: Tim Ahli Kemhan Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Pengadaan Satelit
"Bahwa ketika ada tentara aktif maupun sudah tidak aktif, (tapi) ketika pekerjaannya saat itu aktif, ya itu koordinasi dengan Panglima. (Panglima) mengizinkan," sambungnya.
Sebelumnya, Supardi menyebut ada tiga saksi dari unsur militer yang akan diperiksa pada pekan ini. Namun, rencana itu batal setelah pihaknya berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil). Keputusan terakhir yang diambil, pemeriksaan diundur minggu depan.
Dari tiga calon saksi yang akan diperiksa, dua di antaranya merupakan laksamana purnawirawan. Mereka adalah Laksamana Pertama (Purn) Listyanto dan Laksamana Muda (Purn) Leonardi.
Listyanto dan Leonardi masing-masing akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan kepala Pusat Pengadaan dan mantan kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan. Saat berdinas di Kemhan, keduanya masih menjadi militer aktif. Sementara itu, identitas satu saksi lainnya belum diketahui hingga saat ini.
Saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada pertengahan Januari 2022, Andika menyatakan dukungannya dalam pengusutan korupsi satelit. Dari hasil pembicaraan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, ia mengungkap ada beberapa personel TNI yang terseret dalam kasus tersebut.
"Beliau (Mahfud) menyebut ada indikasi awal, indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum," terang Andika, Jumat, 14 Januari 2022.
"Oleh karena itu saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum," kata dia.
Jakarta: Panglima TNI Jenderal
Andika Perkasa menyetujui jajarannya diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan proyek
Satelit Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur di
Kementerian Pertahanan. Hal itu dikemukakan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Supardi.
"Koordinasinya sudah dengan Panglima. Itu kan ada surat Panglima," ujar Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, dilansir Media Indonesia, Kamis, 3 Januari 2022.
Baca:
Tim Ahli Kemhan Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Pengadaan Satelit
"Bahwa ketika ada tentara aktif maupun sudah tidak aktif, (tapi) ketika pekerjaannya saat itu aktif, ya itu koordinasi dengan Panglima. (Panglima) mengizinkan," sambungnya.
Sebelumnya, Supardi menyebut ada tiga saksi dari unsur militer yang akan diperiksa pada pekan ini. Namun, rencana itu batal setelah pihaknya berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil). Keputusan terakhir yang diambil, pemeriksaan diundur minggu depan.
Dari tiga calon saksi yang akan diperiksa, dua di antaranya merupakan laksamana purnawirawan. Mereka adalah Laksamana Pertama (Purn) Listyanto dan Laksamana Muda (Purn) Leonardi.
Listyanto dan Leonardi masing-masing akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan kepala Pusat Pengadaan dan mantan kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan. Saat berdinas di Kemhan, keduanya masih menjadi militer aktif. Sementara itu, identitas satu saksi lainnya belum diketahui hingga saat ini.
Saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada pertengahan Januari 2022, Andika menyatakan dukungannya dalam pengusutan korupsi satelit. Dari hasil pembicaraan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, ia mengungkap ada beberapa personel TNI yang terseret dalam kasus tersebut.
"Beliau (Mahfud) menyebut ada indikasi awal, indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum," terang Andika, Jumat, 14 Januari 2022.
"Oleh karena itu saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)
