Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Bupati Nonaktif PPU Diduga Ngotot Memenangkan Kontraktor Tertentu

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi OTT Penajam Paser Utara Bupati Penajam Paser Utara
Fachri Audhia Hafiez • 22 April 2022 13:26
Jakarta: Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) diduga ngotot memenangkan kontraktor tertentu. Informasi itu didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sejumlah saksi.
 
"Saksi dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan dugaan adanya arahan terus menerus oleh tersangka AGM untuk mengondisikan kegiatan lelang proyek agar memenangkan kontraktor tertentu," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 April 2022.
 
Para saksi tersebut ialah Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Sekretariat Daerah Kabupaten PPU Abdul Halim serta dua aparatur sipil negara (ASN) pada sub bagian PBJ Kabupaten PPU Agus Purwito dan Karsono. Mereka diperiksa di Kantor Mako Brimob Polda Kalimantan Timur pada Kamis, 21 April 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Abdul ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Terdapat enam tersangka pada perkara tersebut. Mereka yakni pemberi sekaligus swasta Ahmad Zuhdi.
 
Kemudian, sebagai penerima Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
Baca: Transaksi Mencurigakan Istri Bupati Penajam Paser Utara Diusut
 
Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif