Ilustrasi pengadilan/Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi pengadilan/Medcom.id/M Rizal

145 Orang Ikut Seleksi Hakim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat Paniai

Yakub Pryatama Wijayaatmaja • 26 Juni 2022 21:17
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) membeberkan data pendaftar hakim ad hoc penyidang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Paniai 2014. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Sobandi mengatakan sebanyak 145 orang mendaftar jadi calon hakim ad hoc.
 
"Jumlah pendaftar yang sudah melengkapi syarat administrasi wajib (tidak termasuk SKCK dan surat kesehatan) 32 orang," ungkap Sobandi, Minggu, 26 Juni 2022.
 
Sobandi mengatakan mayoritas pendaftar ialah advokat dengan 19 orang. Kemudian, akademisi 3 orang, aparatura sipil negara (ASN) 2 orang, dan TNI 3 orang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karyawan swasta 1 orang, pejabat publik 1 orang, mantan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi 2 orang, pensiunan ASN 1 orang," kata dia.
 
Menurut Sobandi, syarat pendaftaran sesuai undang-undang yakni warga Indonesia berusia 45-65 tahun. Pendaftar mesti memiliki latar belakang hukum dan berpengalaman di bidang hukum minimal 15 tahun.
 
"Latar belakang hukum menurut UU bukan hanya arjana hukum, tapi juga sarjana hukum syariah dan ilmu kepolisian," jelas Sobandi.
 

Baca: Sidang Pelanggaran HAM Kasus Paniai di PN Makassar Ditunda


Menurut dia, MA mengharapkan kandidat yang memiliki keahlian khusus tentang pelanggaran HAM berat atau hukum HAM internasional. Lebih lanjut, Sobandi juga mengingatkan bahwa hakim ad hoc tidak akan terikat pekerjaan penuh waktu (full time),
 
MA menerapkan sistem penugasan datasering dalam penugasan ini. Sobandi meminta calon pendaftar, khususnya para ahli, tidak khawatir.
 
"Artinya, hakim ad hoc tidak akan ditempatkan permanen di pengadilan, tetapi hanya akan dipanggil ketika ditugaskan atau ada perkara," jelasnya.
 
Di sisi lain, dia juga mengingatkan larangan rangkap jabatan ketika hakim sedang memeriksa mengadili perkara. MA membutuhkan enam hakim ad hoc untuk menangani perkara Paniai, baik di pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif