Gerak Cepat Polri Usut Kasus TPPU Ditunggu
Ilustrasi/Medcom.id
Jakarta: Gerak cepat Polri mengusut kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama pengusaha Gunawan Jusuf ditunggu. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) meminta polisi segera menemukan alat bukti agar kasus ini bisa segera dibawa ke pengadilan.

"Ya, penyidik harus cepat menemukan alat bukti agar ada yang bisa dijadikan tersangka," kata aktivis Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), Dio Ashar Wicaksana, seperti dilansir Antara, Rabu, 24 Oktober 2018.

Polri dinilai kerap terkendala mengusut kasus ini karena berkali-kali Gunawan Jusuf mengajukan praperadilan. Praperadilan membuat kasus yang tengah diusut Bareskrim Polri ini menjadi tersendat. Tercatat sudah empat kali Gunawan mengajukan praperadilan.


Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga menyatakan tak akan terpengaruh dengan praperadilan yang diajukan. Menurutnya, Bareskrim akan terus menyidik kasus itu.

Daniel pun memastikan dalam waktu dekat akan memeriksa Gunawan. "Kita tidak terpengaruh, (penyidikan) tetap jalan," tutur dia.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur mengaku menerima pemberitahuan dari Panitera Muda Pidana bahwa Perkara Nomor: 124/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel terkait gugatan yang diajukan Gunawan Jusuf telah dicabut pemohon.

Pencabutan tersebut menandakan Gunawan bersama rekan bisnis dan perusahannya telah tiga kali mengajukan dan mencabut gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri.

Kasus ini mengemuka saat warga negara Singapura, Toh Keng Siong, beberapa kali melaporkan Gunawan Jusuf atas perkara dugaan penipuan dan TPPU. Ia mengaku merugi hingga USD126 juta karena menempatkan dana ke PT Makindo milik Gunawan. Laporan pertama dilakukan pada 2004, namun dihentikan (SP3) karena tak cukup bukti.

Pada 2015, Claudine Jusuf, istri Gunawan Jusuf, memberikan keterangan bahwa perusahaan yang dikelola mantan suaminya pernah menerima uang yang sifatnya diinvestasikan oleh Toh Keng Siong selama periode 1999 sampai 2004. Keterangan ini membuat Toh Keng membuat laporan baru pada 2016 dan 2018. Tercatat, ia membuat tiga laporan.

Laporan terakhir ini yang memicu Gunawan mengajukan praperadilan. Ketiga surat perintah penyidikan dari Bareskrim Polri itu dianggap tidak sah, tidak mempunyai nilai hukum, dan harus dibatalkan. Alasannya, perkara tersebut memiliki subjek, objek, materi perkara, locus delicti, dan tempus delicti yang sama (Nebis In Idem) dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor: 87 PK/PID/2013 tertanggal 24 Desember 2013.

Pihak Gunawan menganggap putusan PK MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Putusan perkara yang disidik Bareskrim itu disebut bukan perkara pidana. Perkara disebut telah kedaluwarsa dan penyidik dilarang memproses hukum apa pun terhadap laporan atas Toh Keng Siong.

Beberapa kali dikonfirmasi soal kasus ini, Marx Adryan, salah satu kuasa hukum Gunawan, tak banyak berkomentar. "Tidak ada komentar dulu karena belum ada sidang," kata Marx saat sidang perdana praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin, 24 September 2018 lalu.



(UWA)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id