Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto,
Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto,

Dirut PT WKE Ditolak Jadi Justice Collaborator

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Theofilus Ifan Sucipto • 08 Mei 2019 23:16
Jakarta: Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto berharap Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengabulkan dirinya sebagai justice collaborator. Namun, permohonan itu ditolak.
 
"Permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai justice collaborator tidak terpenuhi," kata Jaksa KPK Tri Anggoro Mukti di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Mei 2019.
 
Tri mengatakan Budi tidak memenuhi syarat karena sebagai pelaku aktif yang menyuap. Budi dinilai terbukti menyuap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain Budi, ketiga pelaku penyuap lain yaitu Direktur PT WKE Lily Sundarsih; Direktur PT TSP Irene Irma; dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo juga mengajukan hal serupa. Jaksa juga menolak permohonan mereka.
 
"Terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa Lily Sundarsih, terdakwa Irene Irma, terdakwa Yuliana Enganita Dibyo serta Budi dalam mengajukan justice collabolator tidak dapat dijadikan pedoman untuk dapat dikabulkannya justice collaborator karena tidak memenuhi persyaratan," ujar Tri.
 
Keempat orang tersebut dituntut hukuman penjara empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta. Mereka diduga terlibat perkara suap proyek pembangunan SPAM milik Kementerian PUPR.
 
Meski begitu ada perbedaan subsider kurungan. Budi Suharto diganjar subsider enam bulan kurungan, sedangkan Lily, Irene, dan Yuliana diganjar empat bulan kurungan.
 
Selain keempat penyuap, KPK menetapkan empat orang lain sebagai tersangka karena menerima uang suap. Mereka adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I Donny Sofyan Arifin.
 
Total barang bukti yang diamankan KPK adalah uang Rp3,3 miliar, SGD23.100, dan USD3.200. Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.
 
Sementara itu, dua proyek lain yang juga diatur lelangnya ialah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diatur sedemikian rupa agar dimenangkan PT WKE dan PT TSP.
 
Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Sementara itu, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima Rp170 juta.
 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif