Sidang kasus suap hakim Pengadilan Tipikor Medan. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Sidang kasus suap hakim Pengadilan Tipikor Medan. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Hakim Merry Sempat Minta Tamin Bebas

Nasional suap hakim ptun medan suap ptun medan Kasus suap hakim
Kautsar Widya Prabowo • 17 Januari 2019 14:27
Jakarta: Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Merry Purba sempat mengganggap pengusaha Tamin Sukardi seharusnya bebas dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Namun, pandangan Merry ini berbau amis.
 
Wahyu Prasetyo Wibowo, Ketua Majelis Hakim dalam perkara Tamin, menjelaskan pemutusan perkara dilakukan dalam proses musyawarah dengan hakim lainnya. Saat itu, Merry memiliki pendapat lain (dissenting opinion) yang menginginkan Tamin divonis tidak bersalah.
 
"Dia katakan bahwa ada putusan perdata maka terdakwa harus bebas," kata Wahyu saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis 17 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wahyu kemudian menanyakan kepada Hakim Merauke Sinaga yang ikut menangani perkara tersebut. Hasilnya, Sontan memiliki pendapat yang sama dengan Wahyu. "Sontan bilang ini terbukti dengan segala pertimbangan beliau, terus saya bilang kalau ini terbukti," imbuh dia.
 
Dia kembali menegaskan sikap kepada Merry dengan memberikan penjelasan yang membuat Tamin dinyatakan bersalah. Namun, Merry tetap berpegang pada pendirinya sehingga Wahyu memintanya untuk memberikan pertimbangan yang membuatnya tidak bersalah.
 
"Tapi Ibu buat dissenting opinion dan Ibu harus bertanggung jawab dengan putusan. Persoalan hukumnya biar saya yang pikirkan dengan Pak Sinton," imbuh dia.
 
Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP), Wahyu tidak mengintervensi keputusan Merry. Dia mengaku memang tak mengintervensi keputusan Merry.
 
"Putusan Ibu Merry memang jadi pertanyaan buat saya, tapi saya tidak berani pertanyakan karena takut menyinggung yang bersangkutan," imbuh dia.
 
Pada sidang putusan 27 Agustus 2018, Hakim Wahyu dan Hakim Sontan menyatakan Tamin terbukti bersalah melakukan korupsi. Ia dihukum enam tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
 
Baca: Hakim Tipikor Medan Didakwa Terima Suap Rp1,56 Miliar
 
Tamin juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp132,4 miliar. Kendati begitu, Hakim Merry memberikan pendapat berbeda dengan menyatakan dakwaan jaksa tidak terbukti.
 
Sehari setelah putusan terhadap Tamin, tim KPK menangkap Panitera PenggantiHelpandi, Tamin, dan Merry Purba. Saat tangkap tangan tersebut, KPK menemukan uang SGD130.00 di tas Helpandi yang diduga akan diserahkan kepada hakim Sontan.
 
Merry didakwa melanggar Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 


 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi