Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan tujuh titik rawan korupsi. Salah satunya, refocusing dan relokasi anggaran covid-19.
“Pandemi covid-19 jadi tantangan sehingga bupati dan gubernur refocusing anggaran. Ini bisa terjadi (korupsi),” kata Firli dalam diskusi virtual, Jumat, 7 Mei 2021.
Firli mengatakan titik rawan kedua ialah pengadaan barang dan jasa. Celah rasuah terjadi melalui kolusi dengan penyedia, mendongkrak harga barang, hingga benturan kepentingan dalam pengadaan.
Titik rawan ketiga, yakni korupsi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal ini bisa terjadi saat pemberian likuiditas bantuan tidak tepat sasaran.
“Berikutnya, penyelenggaraan jaring pengaman sosial,” tutur Firli.
Baca: 1.146 Kasus Korupsi Terjadi Sepanjang 2004-2021
Dia mencontohkan penyelewengan data penerima, validasi data, belanja barang, hingga distribusi bantuan. Bahkan, pengawasan jaring pengaman sosial yang lemah rentan dimanfaatkan untuk korupsi.
Titik rawan kelima ialah filantropi atau sumbangan pihak ketiga. Mulai dari pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, hingga penyelewengan bantuan.
Firli menyebut titik rawan keenam iaalah reformasi birokrasi yang terjadi saat pengangkatan dan mutasi jabatan. Sedangkan titik rawan terakhir, pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah (LPJKD).
“Itu rentan terjadi korupsi dengan rekan-rekan legislatif,” ujar dia.
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) memaparkan tujuh titik rawan korupsi. Salah satunya,
refocusing dan relokasi anggaran
covid-19.
“Pandemi covid-19 jadi tantangan sehingga bupati dan gubernur
refocusing anggaran. Ini bisa terjadi (korupsi),” kata Firli dalam diskusi virtual, Jumat, 7 Mei 2021.
Firli mengatakan titik rawan kedua ialah pengadaan barang dan jasa. Celah rasuah terjadi melalui kolusi dengan penyedia, mendongkrak harga barang, hingga benturan kepentingan dalam pengadaan.
Titik rawan ketiga, yakni korupsi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal ini bisa terjadi saat pemberian likuiditas bantuan tidak tepat sasaran.
“Berikutnya, penyelenggaraan jaring pengaman sosial,” tutur Firli.
Baca:
1.146 Kasus Korupsi Terjadi Sepanjang 2004-2021
Dia mencontohkan penyelewengan data penerima, validasi data, belanja
barang, hingga distribusi bantuan. Bahkan, pengawasan jaring pengaman sosial yang lemah rentan dimanfaatkan untuk
korupsi.
Titik rawan kelima ialah filantropi atau sumbangan pihak ketiga. Mulai dari pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, hingga penyelewengan bantuan.
Firli menyebut titik rawan keenam iaalah reformasi birokrasi yang terjadi saat pengangkatan dan mutasi jabatan. Sedangkan titik rawan terakhir, pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah (LPJKD).
“Itu rentan terjadi korupsi dengan rekan-rekan legislatif,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
