Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak bisa menggandeng Kepolisian Internasional (Interpol) menangkap pemimpin Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda. Benny sudah menjadi warga negara asing (WNA).
"Kalau WNA tidak bisa. Penegakan hukum positif hanya bisa bagi WNI," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2019.
Dedi menegaskan penangkapan Benny dengan bantuan Interpol akan melanggar kedaulatan hukum negara lain. Benny kini telah memegang kewarganegaraan Inggris.
"Indonesia pasti menghargai kedaulatan hukum negara lain," ujarnya.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut pemimpin Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda kerap menyebarkan informasi palsu dan fitnah tentang Papua. Benny sering menyebut Pemerintah Indonesia menelantarkan Papua dan Papua Barat.
Padahal, kata Wiranto, pemerintah serius membangun Papua dan Papua Barat. Presiden Joko Widodo juga serius membangun infrastruktur di dua provinsi tersebut. Presiden, kata dia, ingin masyarakat di dua provinsi paling timur Indonesia sejahtera.
Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut Benny Wenda provokator di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Moeldoko mengatakan Benny selalu memprovokasi masyarakat Papua dengan menyebarkan berita bohong.
Masyarakat yang terpancing akhirnya bertindak vandal. Benny juga disebut sering bergerilya mengumpulkan dukungan politik di Australia dan Inggris. Pemerintah tak ingin bertindak gegabah menghadapi Benny Wenda. Pemerintah mengedepankan diplomasi karena aktivitas Benny lebih banyak di jalur politik.
Benny Wenda merupakan tokoh separatis Papua yang mendapatkan suaka politik dari Inggris pada 2002. Benny membuka kantor gerakan Papua merdeka di Oxford, Inggris, pada 2013.
Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak bisa menggandeng Kepolisian Internasional (Interpol) menangkap pemimpin Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda. Benny sudah menjadi warga negara asing (WNA).
"Kalau WNA tidak bisa. Penegakan hukum positif hanya bisa bagi WNI," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2019.
Dedi menegaskan penangkapan Benny dengan bantuan Interpol akan melanggar kedaulatan hukum negara lain. Benny kini telah memegang kewarganegaraan Inggris.
"Indonesia pasti menghargai kedaulatan hukum negara lain," ujarnya.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut pemimpin Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda kerap menyebarkan informasi palsu dan fitnah tentang Papua. Benny sering menyebut Pemerintah Indonesia menelantarkan Papua dan Papua Barat.
Padahal, kata Wiranto, pemerintah serius membangun Papua dan Papua Barat. Presiden Joko Widodo juga serius membangun infrastruktur di dua provinsi tersebut. Presiden, kata dia, ingin masyarakat di dua provinsi paling timur Indonesia sejahtera.
Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut Benny Wenda provokator di balik kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Moeldoko mengatakan Benny selalu memprovokasi masyarakat Papua dengan menyebarkan berita bohong.
Masyarakat yang terpancing akhirnya bertindak vandal. Benny juga disebut sering bergerilya mengumpulkan dukungan politik di Australia dan Inggris. Pemerintah tak ingin bertindak gegabah menghadapi Benny Wenda. Pemerintah mengedepankan diplomasi karena aktivitas Benny lebih banyak di jalur politik.
Benny Wenda merupakan tokoh separatis Papua yang mendapatkan suaka politik dari Inggris pada 2002. Benny membuka kantor gerakan Papua merdeka di Oxford, Inggris, pada 2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
