Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Hillary Brigitta Lasut (ketiga dari kanan) usai mengikuti Focus Group Discussion Media Group bertajuk RKUHP: Harapan dan Kenyataan di Gedung Media Indonesia, Jakarta. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli
Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Hillary Brigitta Lasut (ketiga dari kanan) usai mengikuti Focus Group Discussion Media Group bertajuk RKUHP: Harapan dan Kenyataan di Gedung Media Indonesia, Jakarta. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli

Pembahasan RKUHP Harus Diprioritaskan

Nasional kuhp RUU KUHP rancangan kuhp
Medcom • 17 Oktober 2019 19:59
Jakarta: Anggota DPR Fraksi Partai NasDem Hillary Brigitta Lasut menilai pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus menjadi prioritas DPR dan pemerintah.
 
"Pemerintah ini perlu evaluasi kembali membahas pasal-pasal yang bermasalah, mencari seperti apa sosialisasi supaya perubahan yang dibuat konkret dengan kebutuhan masyarakat," ujar Hillary saat menjadi peserta pada Focus Group Discussion Media Group bertajuk RKUHP: Harapan dan Kenyataan di Gedung Media Indonesia, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.
 
Hillary mengatakan tujuan penegakan hukum pidana ialah mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan di masyarakat.Namun, RKUHP yang telah disusun masih kurang disosialisasikan. Masyarakat bertumpu pada berita di media sosial yang tidak akuntabel dan tidak kondusif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini sangat urgen untuk dibahas. Kalau bisa dalam penyusunan ke depan ketika ada masalah mari bersikap tenang, menganalisa secara objektif, kritis tapi netral untuk memiliki kepentingan tertentu dalam pembahasan ini," kata dia.
 
Politikus asal Talaud, Manado, Sulawesi Utara itu menyarankan sosialisasi RKUHP bisa kembali gencar. Bila perlu sosialisasi dilakukan hingga ke luar negeri agar turis tidak khawatir untuk berlibur ke Tanah Air.
 
"Kemenpar (Kementerian Pariwisata) menargetkan 1,2 juta turis Australia yang berlibur di Indonesia, tetapi karena ada RKUHP ini turis kembali berpikir ulang, tersebar di media sosial, dan berdampak pada ekonomi," ujar dia.
 
Minimnya sosialisasi ini, lanjut dia, juga menyulitkan pemerintah dalam menarik investasi. Sehingga, pembuatan UU harus kembali pada tujuan awal yakni menyejahterakan masyarakat. "Karena kita sangat memerlukan itu," tegas dia.
 
DPR dan pemerintah sebelumnya sepakat menunda pengesahan RKUHP. Banyak pasal-pasal kontroversial yang harus dibahas ulang secara mendalam.
 
Salah satu yang menjadi kegelisahan banyak pihak terkait kumpul kebo yang tertuang dalam draf Pasal 419 ayat 1. Pasal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama dari para pelaku industri pariwisata di Bali.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif