Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (tengah) dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta. (Foto: ANTARA/Reno Esnir)
Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (tengah) dikawal polisi usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta. (Foto: ANTARA/Reno Esnir)

Kivlan Zen Minta Dibebaskan seperti Soenarko

Nasional kasus makar
Siti Yona Hukmana • 01 Juli 2019 12:01
Jakarta: Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta, ingin kliennya dibebaskan. Kivlan diminta agar menyurati Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Hal itu merujuk pada apa yang dilakukan eks Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko.
 
"(Kivlan bisa bebas) kalau ada jaminan. Sebagaimana Mayjen TNI (Purn) Soenarko telah diberikan jaminan tersebut," kata Tonin kepada Medcom.id di Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.
 
Tonin juga mempertanyakan keberlanjutan kasus yang menjerat kliennya itu. Polisi hingga saat ini tak kunjung mengungkap dalang kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 yang berkaitan dengan kasus Kivlan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kivlan juga diklaim tak terbukti memerintahkan kepada tersangka Iwan Kurniawan untuk membeli senjata api. Hal itu, ungkap Tonin, terbuka saat Iwan dan Kivlan dikonfrontasi.
 
"Penahanan terhadap Kivlan merupakan suatu rangkaian yang sebenarnya harus dihentikan. Pak Kivlan Zen tahu dirinya dikandangi agar tidak terjadi demo yang dikhawatirkan oleh pemerintah pascapengumuman KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK)," tukasnya.
 
Kivlan ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal pada Rabu, 29 Mei 2019. Mantan Kepala Staf Kostrad itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) POM DAM Jaya Guntur, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Penahanan Kivlan juga telah diperpanjang pada Kamis, 19 Juni 2019 hingga 40 hari ke depan.
 
Kivlan melayangkan surat permohonan perlindungan hukum dan jaminan penangguhan penahanan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Permohonan serupa juga dilayangkan kepada Wiranto, Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Bambang Taufik, Panglima Kostrad Letjen Harto Karyawan, dan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen I Nyoman Cantiasa.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif