Jakarta: Sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani polemik revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disesalkan. Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua Laode M Syarief, serta Wakil Ketua Saut Situmorang, dinilai mencoreng institusinya.
"Buat saya komisioner KPK ini manja dan kekanak-kanakan dalam menghadapi dinamika internal dan revisi UU KPK. Ini sangat bahaya untuk eksistensi KPK dalam menegakkan hukum," kata pengamat hukum Syamsuddin Radjab dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 September 2019.
Saut sudah secara terang-terangan menyatakan diri mundur sebagai komisioner KPK. Hal ini, kata dia, secara otomatis membuat fungsi komisioner tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, anggota DPR Erwin Moeslimin Singajuru mengingatkan situasi ini tidak boleh dibiarkan ditunggangi pihak yang ingin merusak sistem penegakan hukum di Indonesia. Ia meminta seluruh pihak untuk waspada.
"Saya yakin masih ada orang baik yang ingin jaga muruah penegakan hukum yang berkeadilan," ujar Erwin.
Sebelumnya, Agus cs menyerahkan tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo. Ia merasa Lembaga Antirasuah tengah berada dalam bahaya.
"Dengan berat hati, Jumat, kami menyerahkan tanggung jawab tertinggi. Kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden," ujar Agus di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019, malam.
Agus mengatakan keputusan penyerahan tanggung jawab ini sebagai reaksi atas keputusan Jokowi menyetujui revisi UU KPK. Ke depan, Agus akan menunggu perintah Jokowi untuk melanjutkan pemberantasan korupsi.
"Kami menunggu perintah apakah kami masih dipercaya sampai Desember (2019). Apa masih berjalan seperti biasa?" tutur dia.
Jakarta: Sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani polemik revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disesalkan. Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua Laode M Syarief, serta Wakil Ketua Saut Situmorang, dinilai mencoreng institusinya.
"Buat saya komisioner KPK ini manja dan kekanak-kanakan dalam menghadapi dinamika internal dan revisi UU KPK. Ini sangat bahaya untuk eksistensi KPK dalam menegakkan hukum," kata pengamat hukum Syamsuddin Radjab dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 September 2019.
Saut sudah secara terang-terangan menyatakan diri mundur sebagai komisioner KPK. Hal ini, kata dia, secara otomatis membuat fungsi komisioner tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, anggota DPR Erwin Moeslimin Singajuru mengingatkan situasi ini tidak boleh dibiarkan ditunggangi pihak yang ingin merusak sistem penegakan hukum di Indonesia. Ia meminta seluruh pihak untuk waspada.
"Saya yakin masih ada orang baik yang ingin jaga muruah penegakan hukum yang berkeadilan," ujar Erwin.
Sebelumnya, Agus cs menyerahkan tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo. Ia merasa Lembaga Antirasuah tengah berada dalam bahaya.
"Dengan berat hati, Jumat, kami menyerahkan tanggung jawab tertinggi. Kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden," ujar Agus di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019, malam.
Agus mengatakan keputusan penyerahan tanggung jawab ini sebagai reaksi atas keputusan Jokowi menyetujui
revisi UU KPK. Ke depan, Agus akan menunggu perintah Jokowi untuk melanjutkan pemberantasan korupsi.
"Kami menunggu perintah apakah kami masih dipercaya sampai Desember (2019). Apa masih berjalan seperti biasa?" tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
