medcom.id, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta DPR segera melengkapi kunjungan kerja yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Hasil akhir audit BPK terkait kunker itu baru selesai awal Juni.
"Kita sedang berkomunikasi dangan pihak yang diperiksa tentang kelengkapan data," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman, di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016)
Dia menegaskan, temuan angka Rp945 miliar dalam kunker tersebut tidak disimpulkan sebagai kerugian negara. Namun, angka tersebut harus dipertanggungjawabkan DPR.
"Kita tidak menyatakan kerugian negara atau potensi, kita hanya menyatakan ada pertanggung jawaban kegiatan bukan uang yang harus dipenuhi," tegas Yudi.
Sebelumnya, BPK menemukan potensi kerugian negara mencapai Rp 945.465.000.000, dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Laporan ini sudah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan diteruskan ke 10 fraksi di DPR.
medcom.id, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta DPR segera melengkapi kunjungan kerja yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Hasil akhir audit BPK terkait kunker itu baru selesai awal Juni.
"Kita sedang berkomunikasi dangan pihak yang diperiksa tentang kelengkapan data," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman, di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016)
Dia menegaskan, temuan angka Rp945 miliar dalam kunker tersebut tidak disimpulkan sebagai kerugian negara. Namun, angka tersebut harus dipertanggungjawabkan DPR.
"Kita tidak menyatakan kerugian negara atau potensi, kita hanya menyatakan ada pertanggung jawaban kegiatan bukan uang yang harus dipenuhi," tegas Yudi.
Sebelumnya, BPK menemukan potensi kerugian negara mencapai Rp 945.465.000.000, dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Laporan ini sudah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan diteruskan ke 10 fraksi di DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
