Jaksa Agung Sarankan KPK Perbaiki Personel
Jaksa Agung HM Prasetyo--Medcom.id/Ilham Wibowo
Jakarta: Jaksa Agung HM Prasetyo menyarankan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tak perlu mempersoalkan pasal tindak pidana korupsi (tipikor) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terpenting adalah meningkatkan kualitas personel.

"Betapa buruknya UU, kalau diawaki oleh penegak hukum yang baik, hasilnya pasti akan baik. Meski UU itu sebaik apa pun kalau penegak hukumnya enggak benar ya sama saja," kata Prasetyo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Juni 2018.

Prasetyo meminta semua menyadari jika korupsi itu isu tersendiri yang harus ditangani semua pihak. Dari itu kualitas personelnya perlu ditingkatkan.


Baca: Arsul Nilai Pidana Korupsi di UU Tipikor Salah Kaprah

Menurutnya, pasal tipikor dimasukan dalam KUHP sama sekali tak memperlemah KPK. Justru semakin menyinergikan pemberantasan korupsi antara Kejaksaan Agung dan Polri.

"KPK tetap ada, Kejaksaan tetap ada, Polri ada, semuanya bisa melakukan penanganan perkara korupsi," ujarnya.

"Jadi coba pahami dulu kebenaran UU kita. Yang pasti semuanya punya semangat yang sama," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK berharap KUHP yang akan disahkan pada Agustus nanti tidak melemahkan pemberantasan korupsi. Mengingat, masih ada sejumlah pasal tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP tersebut.

"KPK berharap pengesahan RUU KUHP tidak melemahkan pemberantasan korupsi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 29 Mei 2018.

Menurut Febri, pihaknya sudah beberapa kali melakukan kajian tentang revisi KHUP tersebut. Bahkan, teranyar Lembaga Antirasuah pun mendapat masukan dari lima perguruan tinggi yakni Unair, UGM, Unpar, Unhas Bosowa, dan Universitas Andalas agar pasal-pasal tindak pidana korupsi tidak dimasukkan dalam revisi KUHP.

Dalam revisi KUHP dimasukkan pasal tipikor terkait korupsi swasta. Jika pasal itu disahkan, hanya Kepolisian dan Kejaksaan yang berwenang menangani korupsi di sektor swasta. 

Saat ini, DPR dan pemerintah masih membahas revisi UU KUHP. Sementara revisi UU Tipikor masuk ke dalam program legislasi nasional DPR tahun 2015-2019.




(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id