Suap Kalapas Sukamiskin Terang-terangan

Damar Iradat 22 Juli 2018 10:21 WIB
ott kpk
Suap Kalapas Sukamiskin Terang-terangan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto MI Susanto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen secara terang-terangan meminta uang dan mobil mewah. Permintaan itu diajukan kepada narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah. Tidak ada kode atau sandi dalam bernegosiasi di dalam lapas.
 
"KPK menemukan bukti-bukti, permintaan tersebut dilakukan baik langsung atau tidak langsung, bahkan tidak lagi menggunalan sandi atau kode-kode terselubung. Sangat terang. Termasuk pembicaraan tentang 'nilai kamar' dalam rentang Rp200-Rp500 juta/kamar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu, 22 Juli 2018.
 
Tidak hanya itu, Wahid juga meminta mobil jenis Triton Athlete berwarna putih. Ia menawarkan agar mobil itu dibeli di dealer yang sudah ia kenal.
 
Namun, karena jenis dan warna mobil tersebut tidak ada, akhirnya diganti dengan Triton warna hitam. Mobil itu diantar tanpa plat nomor ke rumah Wahid.
 
KPK sebelumnya menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait fasilitas narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin. Mereka yakni; Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, Hendy Saputra selaku staf Wahid, napi korupsi Fahmi Darmawansyah, dan napi umum Andi Rahmat selaku tangan kann Fahmi.

Baca: Kronologi OTT Suap Fasilitas Lapas Sukamiskin

Wahid diduga telah menerima dua unit mobil; Mitsubishi Triton Exceed dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar serta uang senilai Rp279.920.000 dan US$1.410. Pemberian itu diduga imbalan dari Fahmi Darmawansyah yang telah mendapatkan fasilitas sel kamar di Lapas Sukamiskin.
 
Atas perbuatannya, Kalapas Sukamiskin dan stafnya selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Sedangkan, Fahmi dan Andi Rahmat selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id