KPK Sambut Baik Dicabutnya Hak Politik Rita
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang/MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tehadap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari (RIW). Rita divonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan.

"Saya pikir dia juga mengakui dengan baik kemudian sudah optimal semua," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018.

Majelis ‎hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Politikus Partai Golkar. Pencabutan hak politik diterapkan selama lima tahun setelah menjalani pidana penjara.


Menurut Saut, penambahan pidana berupa pencabutan hak politik itu sejalan dengan semangat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Berarti semangatnya, spiritnya sama dengan semangat PKPU," ujarnya.

Rita sendiri dijerat dalam tiga perkara rasuah oleh penyidik KPK. Teranyar, orang nomor satu di Kutai Kartanegara itu dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Saut memastikan semua kasus yang melibatkan Rita akan dituntaskan, termasuk pencucian uang yang masih dalam tahap penyidikan. "Iya masih jalan masih proses," pungkasnya.



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id