akarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengusut tuntas kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos). Salah satu yang diselisik dugaan kucuran suap ke tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini ditegaskan Komisi Antirasuah menanggapi munculnya fakta baru dalam tuntutan terdakwa Matheus Joko Santoso. Tuntutan itu menyebutkan adanya sejumlah pemberian uang haram kepada tim audit BPK.
"Terkait dengan keterangan di persidangan peradilan, tentu jaksa penuntut umum (JPU) mendengar dan memperhatikan seluruh keterangan, selanjutnya kami akan melakukan analisis mendalami terkait fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada Medcom.id, Jakarta, Minggu, 15 Agustus 2021.
Firli berjanji bakal menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, Komisi Antirasuah masih menunggu putusan hakim soal kucuran uang suap ke tim audit BPK itu.
Baca: Jaksa Minta Hakim Mengabulkan Permintaan Justice Collaborator Matheus Joko Santoso
"Berikutnya kita tunggu pertimbangan majelis hakim di dalam putusannya nanti, dan kita hormati putusan majelis hakim. Jadi kita tunggusaja sampai selesai persidangan," kata dia.
Firli mengatakan pihaknya tidak akan gegabah menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat. Penyidik, kata dia, berpegang teguh kepada asas tugas pokok KPK, salah satunya mengumpulkan dua alat bukti yang cukup untuk menyeret pihak-pihak itu, terutama tim audit BPK ke ruang penyidikan.
"Oleh karena itu pengembangan perkara ini tetap dapat dimungkinkan dan tentu KPK akan menetapkan pihak lain sebagai tersangka sejauh dalam pertimbangan putusan nanti setelah kami pelajari ternyata berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut ada keterlibatan pihak lain. KPK bekerja berdasarkan bukti yang cukup dan kecukupan bukti," tegas Firli.
JPU KPK menyebut uang suap yang diterima dari perusahaan penyedia paket bansos covid-19 mengalir ke tim audit BPK. Hal itu diungkap JPU dalam nota tuntutan terhadap terdakwa Matheus Joko Santoso.
"Terdakwa dan Adi Wahyono juga menggunakan uang fee tersebut untuk kegiatan operasional eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial. Di antaranya, untuk Galung, tim audit BPK, pada Juni 2020 sebesar Rp100 juta, dan kepada Yonda yang merupakan utusan BPK pada Juli 2020 dengan uang tunai dalam USD senilai Rp1 miliar," kata jaksa Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat, 13 Agustus 2021.
Terdakwa sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dituntut penjara delapan tahun dan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa juga meminta hakim memberikan hukuman pidana pengganti ke Matheus sebesar Rp1,56 miliar.
Duit itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika terdakwa tidak membayarkan uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
akarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) memastikan bakal mengusut tuntas kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (
bansos). Salah satu yang diselisik dugaan kucuran suap ke tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini ditegaskan Komisi Antirasuah menanggapi munculnya fakta baru dalam tuntutan terdakwa Matheus Joko Santoso. Tuntutan itu menyebutkan adanya sejumlah pemberian uang haram kepada tim audit BPK.
"Terkait dengan keterangan di persidangan peradilan, tentu jaksa penuntut umum (JPU) mendengar dan memperhatikan seluruh keterangan, selanjutnya kami akan melakukan analisis mendalami terkait fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada
Medcom.id, Jakarta, Minggu, 15 Agustus 2021.
Firli berjanji bakal menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, Komisi Antirasuah masih menunggu putusan hakim soal kucuran uang suap ke tim audit BPK itu.
Baca:
Jaksa Minta Hakim Mengabulkan Permintaan Justice Collaborator Matheus Joko Santoso
"Berikutnya kita tunggu pertimbangan majelis hakim di dalam putusannya nanti, dan kita hormati putusan majelis hakim. Jadi kita tunggusaja sampai selesai persidangan," kata dia.
Firli mengatakan pihaknya tidak akan gegabah menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat. Penyidik, kata dia, berpegang teguh kepada asas tugas pokok KPK, salah satunya mengumpulkan dua alat bukti yang cukup untuk menyeret pihak-pihak itu, terutama tim audit BPK ke ruang penyidikan.
"Oleh karena itu pengembangan perkara ini tetap dapat dimungkinkan dan tentu KPK akan menetapkan pihak lain sebagai tersangka sejauh dalam pertimbangan putusan nanti setelah kami pelajari ternyata berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut ada keterlibatan pihak lain. KPK bekerja berdasarkan bukti yang cukup dan kecukupan bukti," tegas Firli.
JPU KPK menyebut uang suap yang diterima dari perusahaan penyedia paket bansos covid-19 mengalir ke tim audit BPK. Hal itu diungkap JPU dalam nota tuntutan terhadap terdakwa Matheus Joko Santoso.
"Terdakwa dan Adi Wahyono juga menggunakan uang
fee tersebut untuk kegiatan operasional eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial. Di antaranya, untuk Galung, tim audit BPK, pada Juni 2020 sebesar Rp100 juta, dan kepada Yonda yang merupakan utusan BPK pada Juli 2020 dengan uang tunai dalam USD senilai Rp1 miliar," kata jaksa Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat, 13 Agustus 2021.
Terdakwa sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dituntut penjara delapan tahun dan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa juga meminta hakim memberikan hukuman pidana pengganti ke Matheus sebesar Rp1,56 miliar.
Duit itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika terdakwa tidak membayarkan uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
