Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak gentar menghadapi elite PDIP yang terindikasi merintangi kasus buronan Harun Masiku. Penyidik KPK dalam kasus ini sejatinya telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
"Penyidik mempunyai sarana untuk itu yaitu Pasal 21 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) terkait dengan merintangi upaya penyidikan dan saya pikir KPK ya tidak gentar ya," kata mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap saat dihubungi Medcom.id, Senin, 8 Juli 2024.
Yudi mengatakan pasal merintangi penyidikan sejatinya sudah berulang kali diterapkan KPK. Penggunaan pasal ini, lanjut dia, hanya soal keberanian untuk mengungkap kebenaran.
"Ketika menangani kasus korupsi yang penting bahwa keberanian itu muncul karena benar. Sehingga KPK harus benar-benar berhati-hati dalam proses penetapannya baik prosedur formil maupun materil," ujar Yudi.
Dia berharap KPK tak memandang latar belakang sosok siapapun dalam menangani kasus. Penanganan kasus juga harus sesuai dengan koridor hukum.
"KPK harus ada dalam koridor hukum ya, ketika misalnya ada nanti siapapun dia, ya tanpa melihat apapun latar belakangnya, kalau memang terlibat ya di dalam upaya untuk penyembunyian misalnya, Harun Masiku," ucap Yudi.
KPK juga diminta tak menunda penetapan tersangka yang terindikasi kuat terkait dengan kasus Harun. Terlebih jika sudah ada alat bukti yang cukup.
"Segera saja dengan alat bukti yang cukup, kemudian juga dengan bukti-bukti yang kuat ya, untuk segera ya ditetapkan statusnya sebagai tersangka," jelas Yudi.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) diminta tak gentar menghadapi elite
PDIP yang terindikasi merintangi kasus buronan Harun Masiku. Penyidik KPK dalam kasus ini sejatinya telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
"Penyidik mempunyai sarana untuk itu yaitu Pasal 21 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) terkait dengan merintangi upaya penyidikan dan saya pikir KPK ya tidak gentar ya," kata mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap saat dihubungi
Medcom.id, Senin, 8 Juli 2024.
Yudi mengatakan pasal merintangi penyidikan sejatinya sudah berulang kali diterapkan KPK. Penggunaan pasal ini, lanjut dia, hanya soal keberanian untuk mengungkap kebenaran.
"Ketika menangani kasus korupsi yang penting bahwa keberanian itu muncul karena benar. Sehingga KPK harus benar-benar berhati-hati dalam proses penetapannya baik prosedur formil maupun materil," ujar Yudi.
Dia berharap KPK tak memandang latar belakang sosok siapapun dalam menangani kasus. Penanganan kasus juga harus sesuai dengan koridor hukum.
"KPK harus ada dalam koridor hukum ya, ketika misalnya ada nanti siapapun dia, ya tanpa melihat apapun latar belakangnya, kalau memang terlibat ya di dalam upaya untuk penyembunyian misalnya, Harun Masiku," ucap Yudi.
KPK juga diminta tak menunda penetapan tersangka yang terindikasi kuat terkait dengan kasus Harun. Terlebih jika sudah ada alat bukti yang cukup.
"Segera saja dengan alat bukti yang cukup, kemudian juga dengan bukti-bukti yang kuat ya, untuk segera ya ditetapkan statusnya sebagai tersangka," jelas Yudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
