medcom.id, Jakarta: Peningkatan status setingkat kementerian diyakini akan memudahkan kerja pejabat Badan Narkotika Nasional. Salah satunya, terkait koordinasi dengan menteri.
Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengatakan selama ini kepala BNN kesulitan berkoordinasi langsung dengan menteri karena ada perbedaan starta. Bila kepala BNN ingin koordinasi, menteri akan mendelegasikan ke pejabat selevel direktur jenderal.
"Sedangkan dirjen bukan pengambil keputusan, jadi tidak bisa langsung. Ini memperlambat dan sangat merugikan," kata Waseso dalam program Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Kamis (17/3/2016).
Keterbatasan lainnya, BNN saat ini kekurangan personel. Anggota BNN di seluruh Indonesia sekitar 4.400, sementara yang mesti diawasi sebanyak 125 juta orang usia produktif.
Namun, menurut Waseso, keterbatasan ini bukan alasan untuk tidak bekerja. "Kami tidak peduli," tegas lulusan Akademi Kepolisian pada 1984 itu.
BNN mensiasati kekurangan personel bekerja sama dengan Polri, kekuatan TNI, dan Bea Cukai. Waseso memastikan BNN tetap bekerja dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan negara.
"Kami tidak akan menyerah dengan kondisi. Buktinya, dengan kondisi terbatas kami tetap berjalan," ujar dia.
Minggu malam 13 Maret, tim BNN menangkap Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi. Hasil tes urine, rambut, dan darah, menyatakan pria berusia 27 tahun itu positif menggunakan narkoba.
Anggaran BNN, menurut Waseso, juga jauh dari ideal. Ia tidak mau bicara soal berapa besar anggaran saat ini dan yang dibutuhkan BNN ke depan.
Yang jelas, kata dia, BNN menghadapi ancaman narkoba di seluruh wilayah Tanah Air. Menurut Waseso, anggaran BNN mesti disesuaikan dengan ancaman.
"Itu bisa jadi pertimbangan, ke depan BNN harus diperkuat karena serangan narkotika meluas," papar Waseso.
Data Media Research Center, lembaga riset Metro TV, menyebutkan pengguna narkoba di Pulau Suamtera sebanyak 849 ribu, di Kalimantan 238 ribu, di Jawa 2,4 juta, di Sulawesi 267 ribu, di Bali dan Nusa Tenggara 169 ribu, di Maluku 42 ribu, serta di Papua 38 ribu.
Jalur masuk narkoba di antaranya Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten; Bandara Adi Sutjipto di Yogyakarta; dan Bandara Polonia di Medan, Sumatera Utara.
Penyelundupan narkoba juga melalui pelabuhan besar seperti Tanjung Priok di Jakarta Utara, Tanjung Balai di Sumatera Utara, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, atau melalu pelabuhan kecil.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju dengan wacana pemerintah meningkatkan status BNN. Namun, dia mengatakan, wacana itu mesti melalui kajian terlebih dahulu.
"Jadi jangan tiba-tiba membentuk badan, karena ada aturan mainnya," kata Fadli.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah masih memproses peningkatan status BNN. "Dalam waktu dekat perpres (peraturan presiden) akan ke luar, status (kelembagaan) ditingkatkan," ujar Luhut.
medcom.id, Jakarta: Peningkatan status setingkat kementerian diyakini akan memudahkan kerja pejabat Badan Narkotika Nasional. Salah satunya, terkait koordinasi dengan menteri.
Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengatakan selama ini kepala BNN kesulitan berkoordinasi langsung dengan menteri karena ada perbedaan starta. Bila kepala BNN ingin koordinasi, menteri akan mendelegasikan ke pejabat selevel direktur jenderal.
"Sedangkan dirjen bukan pengambil keputusan, jadi tidak bisa langsung. Ini memperlambat dan sangat merugikan," kata Waseso dalam program
Selamat Pagi Indonesia di
Metro TV, Kamis (17/3/2016).
Keterbatasan lainnya, BNN saat ini kekurangan personel. Anggota BNN di seluruh Indonesia sekitar 4.400, sementara yang mesti diawasi sebanyak 125 juta orang usia produktif.
Namun, menurut Waseso, keterbatasan ini bukan alasan untuk tidak bekerja. "Kami tidak peduli," tegas lulusan Akademi Kepolisian pada 1984 itu.
BNN mensiasati kekurangan personel bekerja sama dengan Polri, kekuatan TNI, dan Bea Cukai. Waseso memastikan BNN tetap bekerja dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan negara.
"Kami tidak akan menyerah dengan kondisi. Buktinya, dengan kondisi terbatas kami tetap berjalan," ujar dia.
Minggu malam 13 Maret, tim BNN menangkap Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi. Hasil tes urine, rambut, dan darah, menyatakan pria berusia 27 tahun itu positif menggunakan narkoba.
Anggaran BNN, menurut Waseso, juga jauh dari ideal. Ia tidak mau bicara soal berapa besar anggaran saat ini dan yang dibutuhkan BNN ke depan.
Yang jelas, kata dia, BNN menghadapi ancaman narkoba di seluruh wilayah Tanah Air. Menurut Waseso, anggaran BNN mesti disesuaikan dengan ancaman.
"Itu bisa jadi pertimbangan, ke depan BNN harus diperkuat karena serangan narkotika meluas," papar Waseso.
Data Media Research Center, lembaga riset
Metro TV, menyebutkan pengguna narkoba di Pulau Suamtera sebanyak 849 ribu, di Kalimantan 238 ribu, di Jawa 2,4 juta, di Sulawesi 267 ribu, di Bali dan Nusa Tenggara 169 ribu, di Maluku 42 ribu, serta di Papua 38 ribu.
Jalur masuk narkoba di antaranya Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten; Bandara Adi Sutjipto di Yogyakarta; dan Bandara Polonia di Medan, Sumatera Utara.
Penyelundupan narkoba juga melalui pelabuhan besar seperti Tanjung Priok di Jakarta Utara, Tanjung Balai di Sumatera Utara, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, atau melalu pelabuhan kecil.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju dengan wacana pemerintah meningkatkan status BNN. Namun, dia mengatakan, wacana itu mesti melalui kajian terlebih dahulu.
"Jadi jangan tiba-tiba membentuk badan, karena ada aturan mainnya," kata Fadli.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah masih memproses peningkatan status BNN. "Dalam waktu dekat perpres (peraturan presiden) akan ke luar, status (kelembagaan) ditingkatkan," ujar Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
