Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik penangkapan pelaku korupsi yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, upaya paksa itu kampungan.
"Jangan bilang hanya nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan itu menurut saya," kata Luhut di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.
Menurut Luhut, perbaikan sistem harus diutamakan ketimbang menangkap pejabat korup. Sebab, lanjutnya, pencegahan lebih menjanjikan untuk menutup celah korupsi.
KPK dinilai sebagai instansi yang berani melakukan perubahan atas pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, Lembaga Antirasuah kini mengutamakan divisi pencegahan dan penindakannya.
"Menurut saya harus cari orang-orang seperti Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan) yang berani. Bahwa semua belum sempurna, yes," ucap Luhut.
Meski begitu, dia mengeklaim pernyataannya bukan mengartikan mendukung penghapusan penangkapan pelaku korupsi di Indonesia. Pejabat bandel wajib diproses hukum, namun, perbaikan sistem juga penting dijalankan dengan baik.
"Saya setuju ada yang ditangkap, tapi kalau makin kecil ditangkap karena tadi digitalisasi kenapa tidak," ujar Luhut.
Dia berharap penindakan bukan langkah pertama yang diambil untuk memberantas korupsi. Luhut ingin pencegahan dimaksimalkan agar negara tidak melulu merugi.
"Bukan maksud saya kampungan, janganlah itu jadi utama. Itu karena keterlaluan, terus ditangkap dan jadi ukuran. Kalau itu menurut saya ndeso, kenapa? Lihat apa yang diperbuat KPK sehingga bisa dihemat akibat tadi pencegahan itu," tutur Luhut.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)
Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik penangkapan pelaku korupsi yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, upaya paksa itu kampungan.
"Jangan bilang hanya nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan itu menurut saya," kata Luhut di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.
Menurut Luhut, perbaikan sistem harus diutamakan ketimbang menangkap pejabat korup. Sebab, lanjutnya, pencegahan lebih menjanjikan untuk menutup celah korupsi.
KPK dinilai sebagai instansi yang berani melakukan perubahan atas pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, Lembaga Antirasuah kini mengutamakan divisi pencegahan dan penindakannya.
"Menurut saya harus cari orang-orang seperti Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan) yang berani. Bahwa semua belum sempurna, yes," ucap Luhut.
Meski begitu, dia mengeklaim pernyataannya bukan mengartikan mendukung penghapusan penangkapan pelaku korupsi di Indonesia. Pejabat bandel wajib diproses hukum, namun, perbaikan sistem juga penting dijalankan dengan baik.
"Saya setuju ada yang ditangkap, tapi kalau makin kecil ditangkap karena tadi digitalisasi kenapa tidak," ujar Luhut.
Dia berharap penindakan bukan langkah pertama yang diambil untuk memberantas korupsi. Luhut ingin pencegahan dimaksimalkan agar negara tidak melulu merugi.
"Bukan maksud saya kampungan, janganlah itu jadi utama. Itu karena keterlaluan, terus ditangkap dan jadi ukuran. Kalau itu menurut saya ndeso, kenapa? Lihat apa yang diperbuat KPK sehingga bisa dihemat akibat tadi pencegahan itu," tutur Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
