Jakarta: Hakim anggota, Fahzal Hendri, menyinggung mengenai calon anggota legislatif (caleg) yang gagal terpilih bisa membatalkan bantuan yang diberikan ke warga. Hal itu disampaikan Fahzal saat persidangan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Awalnya persidangan tersebut memberikan kesempatan mendengarkan tanggapan dari saksi meringankan untuk Azis, Irawan Dimyati. Irawan bercerita mengenai Azis yang pernah menyumbang untuk pembangunan masjid di Bojong Awi Kaler, Bandung, Jawa Barat.
"Bapak (saya) cerita ke saya bagaimana kalau kita (minta) kepada beliau (Azis) untuk bantuan menyelesaikan pembangunan masjid," kata Irawan saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Januari 2022.
Menurut Irawan, terdapat empat masjid di lokasi yang berbeda dibantu proses pembangunannya oleh Azis. Namun, Irawan mengetahui cerita itu dari almarhum ayahnya.
Irawan mengatakan bantuan dari Azis sekitar 2011 itu tidak terkait dengan daerah pemilihan (dapil). Menurut dia, dapil Azis berada di Lampung.
"Enggak sama sekali (terkait dapil). Setahu saya Lampung," ujar dia.
Hakim Fahzal Hendri memastikan bahwa bantuan itu ikhlas diberikan Azis. Fahzal menyinggung mengenai caleg yang bila kalah maka akan mengembalikan semua bantuan yang diberikan ke warga.
"Artinya ikhlas enggak ada hubungannya sama politik gitu loh. Ada juga orang yang menyumbang itu kan untuk meraih suara. Kalau dia kalah dia ambil lagi sumbangannya. Benar tidak? Ada itu, berikan ke masjid berupa karpet, dia kalah dia ambil lagi karpetnya," ujar Fahzal.
Fahzal menegaskan ke Irawan berapa nilai sumbangan yang diberikan Azis untuk membantu membangun empat masjid. Lagi-lagi Irawan mengaku tidak tahu lantaran dia hanya mendengar dari almarhum ayahnya.
Pada perkara ini, Azis didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Stepanus Robin Pattuju, sebesar Rp3,09 miliar dan US$36 ribu. Azis memberikan uang itu agar Robin membantu pengurusan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017.
KPK menyiapkan dua dakwaan ke Azis. Pada dakwaan pertama, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Pada dakwaan kedua, Azis disangkakan melanggar Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca: Saksi Meringankan Ungkit Kebaikan, Azis Syamsuddin Banjir Air Mata
Fahzal menegaskan ke Irawan berapa nilai sumbangan yang diberikan Azis untuk membantu membangun empat masjid. Lagi-lagi Irawan mengaku tidak tahu lantaran dia hanya mendengar dari almarhum ayahnya.
Pada perkara ini, Azis didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK), Stepanus Robin Pattuju, sebesar Rp3,09 miliar dan US$36 ribu. Azis memberikan uang itu agar Robin membantu pengurusan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017.
KPK menyiapkan dua dakwaan ke Azis. Pada dakwaan pertama, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Pada dakwaan kedua, Azis disangkakan melanggar Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca:
Saksi Meringankan Ungkit Kebaikan, Azis Syamsuddin Banjir Air Mata
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
