Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango/MI/Susanto.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango/MI/Susanto.

KPK Bantah Kalah Langkah Terkait Pengusutan Korupsi Minyak Goreng

Nasional KPK Kejaksaan Agung Pemberantasan Korupsi Mafia Minyak Goreng Korupsi Minyak Goreng
Candra Yuri Nuralam • 21 April 2022 17:41
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kalah langkah dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pengusutan dugaan rasuah pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). KPK sudah mengkaji perkara itu.
 
"KPK sebenarnya dalam ramai bincang soal mafia minyak goreng ini sudah juga memulai dengan melakukan kajian yang dilakukan Direktorat Monitoring, bahkan hasil kajian ini telah didiskusikan bersama juga dengan Direktorat Penyelidikan," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 April 2022.
 
Nawawi mengatakan pihaknya harus mengapresiasi Kejagung yang lebih dahulu memproses hukum para tersangka dalam kasus itu. Menurut dia, pengusutan perkara bukan lah perlombaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika kemudian teman-teman di Kejagung telah dengan cepat dalam kerjanya, tentu itu harus didukung," ujar Nawawi.
 
Pengusutan perkara mafia minyak goreng itu juga dinilai sebagai bukti kasus korupsi bukan cuma jadi beban KPK. Pemberantasan korupsi tanggung jawab seluruh penegak hukum.
 
"Kerja Kejagung ini paling tidak memberi gambaran, bahwa semangat pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi kerja bersama dan bukan hanya urusan KPK," tutur Nawawi.
 
Baca: Polri Tindak 18 Kasus Terkait Minyak Goreng di Sejumlah Daerah
 
Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Salah satu tersangka merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), IWW.
 
IWW telah menerbitkan ekspor CPO terhadap beberapa perusahaan. Perusahaan tersebut ialah Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, Multimas Nabati Asahan, dan Musim Mas.
 
Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
 
Kemudian, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif