Konferensi penetapan tersangka Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Konferensi penetapan tersangka Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Usut Keterlibatan Bos PT Soyu Giri Primedika di Kasus Suap Hakim Itong

Candra Yuri Nuralam • 21 Januari 2022 02:37
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami keterlibatan bos PT Soyu Giri Primedika (SGP) dalam kasus suap penanganan perkara di PN Surabaya. Pengacara PT SGP Hendro Kasiono menyuap hakim nonaktif PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat.
 
"Kita masih melihat pengembangan dalam proses selanjutnya. Jadi, apa yang kita tampilkan hari ini, kita tetapkan hari ini bukan akhir dari proses pengembangan perkara ini," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Januari 2022.
 
Nawawi menyebut penyidik belum menemukan cukup bukti untuk menjerat bos PT SGP. Namun, dugaan keterlibatan bos PT SGP bakal didalami melalui pencarian barang bukti dan pemeriksaan saksi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami juga akan melakukan pengembangan perkara ini sampai dengan tingkatan yang menurut kami harus dilakukan oleh para penyidik kami," ujar Nawawi.
 
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni hakim Itong Isnaeni Hidayat, panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono.
 
KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti. Uang merupakan tanda jadi awal agar Itong memenuhi keinginan Hendro terkait permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika yang kasusnya tengah bergulir di PN Surabaya.
 
Hendro dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, Itong dan Hamdan dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Baca: PT Soyu Giri Primedika Disebut Siapkan Rp1,3 M untuk Urus Kasus di Pengadilan
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif