Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Yasonna Nilai Kalapas Polman Menghilangkan Hak Napi

Nasional sidak lapas lembaga pemasyarakatan
Fachri Audhia Hafiez • 25 Juni 2019 15:18
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjawab tudingan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf mengenai penonaktifan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II B Polewali Mandar (Polman) Haryoto. Al Muzzammil menyebut ada yang tidak nyaman dengan proses islamisasi di Lapas.
 
"Bukan, dia (Haryoto) menghilangkan hak orang. Enggak boleh," ujar Yasonna ditemui di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019.
 
Yasonna menjelaskan kewajiban membaca Alquran ataupun kitab suci lain bagi napi merupakan hal baik. Namun, tidak boleh dijadikan syarat bagi napi yang menjalani pembebasan bersyarat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Orang kalau sudah bebas bersyarat ya bebas saja. Bahwa tujuannya baik bahwa orang harus mempelajari kitab suci Alquran, Alkitab oke, tapi jangan menjadi syarat untuk keluar. Kalau dia enggak bisa-bisa nanti lewat waktunya gimana?" tegas Yasonna.
 
Sebelumnya, Kemenkumham menonaktifkan Kalapas Polewali Mandar Haryoto yang memberlakukan aturan wajib membaca Alquran bagi narapidana beragama Islam yang menjalani pembebasan bersyarat.
 
Hal itu kemudian ditanggapi Muzammil. Ia curiga ada yang tidak nyaman dengan proses Islamisasi di Lapas. Muzammil menyebut penerapan wajib membaca Alquran bagi napi sebagai stimulus agar mau belajar lebih tentang agama.

 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif