Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

PNS Banten Dipaksa Turuti Kemauan Anak Buah Wawan

Nasional kasus wawan tppu
Fachri Audhia Hafiez • 09 Januari 2020 20:11
Jakarta: Pegawai negeri sipil (PNS) sekaligus panitia pengadaan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten pada 2011, Ferga Andriyana, mengaku harus menuruti arahan Dadang Prijatna, anak buah terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Bila tak dituruti, kariernya bisa terancam.
 
"Ya, sering kali Pak Djadja (mantan Kepala Dinkes Provinsi Banten, Djadja Buddy Suhardja) berkata ke saya dan tim lain bahwa saya harus ikuti arahan Pak Dadang. Kalau tidak risikonya pertama akan dimutasi," kata Ferga saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020.
 
Saat disinggung oleh jaksa mengapa mau melakukan itu, Ferga mengaku terpaksa. Pasalnya, hal ini juga menjadi arahan Djadja selaku atasannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ferga menjelaskan Dadang mengkoordinasi berbagai teknis paket pelelangan yang ada di Dinkes Banten, mulai dari apa saja yang dilelang, metode dan jadwal pelaksanaannya. Total terdapat 35 paket dengan nilai proyek Rp120 miliar.
 
"Pak Dadang ini juga menyampaikan bahwa paket paket ini harus mengikuti alurnya mereka, Pak Dadang. Baik itu dari para pemenangnya maupun pendampingnya" ujar Ferga.
 
Wawan didakwa mengatur pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui APBD dan APBN-Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2012. Selain itu, pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD-P TA 2012.
 
Dua kasus tersebut diduga membuat negara rugi Rp94,3 miliar. Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai lebih dari Rp500 miliar.
 
Wawan didakwa melakukan korupsi dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Dalam perkara TPPU, Wawan didakwa melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Dia turut didakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c dan g UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif