Ilustrasi KPK/Media Indonesia
Ilustrasi KPK/Media Indonesia

Gubernur Bengkulu Dipanggil KPK Terkait Korupsi Benur

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 12 Januari 2021 12:02
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Dia bakal dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster (benur) yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT (Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri berdasarkan keterangan tertulis, Selasa, 12 Januari 2021.
 
Rohidin merupakan orang penting kedua dari Bengkulu yang pernah dipanggil KPK dalam kasus ini. Sebelumnya, Lembaga Antikorupsi memanggil Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Mangkir Panggilan Terkait Kasus Ekspor Benur, Bupati Kaur Diultimatum KPK
 
Gusril mangkir tanpa alasan pada pemanggilan Senin, 11 Januari 2021. Gusril bakal dipanggil ulang.
 
Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka ialah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
KKP diduga memonopoli ekspor benih lobster. Sebab, ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(OJE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif