medcom.id, Jakarta: Gerakan Pemuda (GP) Ansor siap mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari kelompok radikal yang menginginkan perubahan ideologi negara. Merawat kebinekaan dan melawan radikalisme merupakan kewajiban semua ormas.
"Bagi kami ini adalah jihad terhadap pihak-pihak yang mau merongrong kebinekaan," ujar Sekretaris GP Ansor DKI Jakarta, Dendy Finsa, dalam diskusi bertajuk Merawat Kebhinekaan dan Melawan Radikalisme di Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.
Ia menegaskan tugas seluruh warga negara Indonesia adalah menjaga keutuhan NKRI. "Kita harus selalu bersatu karena persatuan itu yang menjadikan kita sebagai Indonesia," kata dia.
GP Ansor juga mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). "Perlu karena saat ini sudah masuk darurat radikalisme," kata Dendy.
Koordinator Aikonesia Paul Iman Pandjaitan juga mendukung penerbitan Perppu Ormas. "Harus ada produk hukum yang jelas untuk mengatur keberadaan ormas. Agar ormas lebih mengedepankan Pancasila," kata Iman. (Antara)
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0kpJ8B5N" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Gerakan Pemuda (GP) Ansor siap mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari kelompok radikal yang menginginkan perubahan ideologi negara. Merawat kebinekaan dan melawan radikalisme merupakan kewajiban semua ormas.
"Bagi kami ini adalah jihad terhadap pihak-pihak yang mau merongrong kebinekaan," ujar Sekretaris GP Ansor DKI Jakarta, Dendy Finsa, dalam diskusi bertajuk Merawat Kebhinekaan dan Melawan Radikalisme di Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.
Ia menegaskan tugas seluruh warga negara Indonesia adalah menjaga keutuhan NKRI. "Kita harus selalu bersatu karena persatuan itu yang menjadikan kita sebagai Indonesia," kata dia.
GP Ansor juga mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). "Perlu karena saat ini sudah masuk darurat radikalisme," kata Dendy.
Koordinator Aikonesia Paul Iman Pandjaitan juga mendukung penerbitan Perppu Ormas. "Harus ada produk hukum yang jelas untuk mengatur keberadaan ormas. Agar ormas lebih mengedepankan Pancasila," kata Iman. (
Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
