KPK Mau Bantu Penyelesaian Masalah Kemiskinan dengan Data
Candra Yuri Nuralam • 18 November 2022 10:19
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mau membantu menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia dengan perbaikan data. Pendataan yang baik bisa membuat bantuan pemerintah tepat sasaran.
"Hal awal yang dilakukan untuk mengetahui kemiskinan adalah perlunya pendataan, dan jika sudah pendataan bisa dilakukan perencanaan program. Kemudian jika programnya sudah ada, pelaksanaan program harus dijalankan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 November 2022.
Ghufron menggatakan pihaknya mencoba memperbaiki data kemiskinan dengan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dua program itu bisa memutakhirkan berbagai data sosial dan ekonomi masyarakat yang sudah ada.
"Latar belakang dari program Regsosek ini adalah pemutakhiran dan mengakurasi data secara nasional, dan itu tentu akan menjadi acuan terhadap program-program penanganan kemiskinan nasional," ujar Ghufron.
Program itu bisa mengakses seluruh data kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat antarkementerian dan lembaga yang sudah dikolaborasikan. Regsosek juga bakal melengkapi data kependudukan yang terbatas dari pemerintah daerah.
"Pendataan Regsosek akan dibarengi dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah terkait literasi data termasuk pemanfaatan dan pengelolaan data secara regular," ucap Ghufron.
Progam itu diharapkan bisa membantu pemerintah memberikan data terbaik untuk menyaring masyarakat miskin di Indonesia. Sehingga, bantuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin tidak lagi nyasar ke orang kaya.
"Harapannya program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta menjadi tepat sasaran dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya dan penggunaan anggarannya dapat sesuai," ucap Ghufron.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mau membantu menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia dengan perbaikan data. Pendataan yang baik bisa membuat bantuan pemerintah tepat sasaran.
"Hal awal yang dilakukan untuk mengetahui kemiskinan adalah perlunya pendataan, dan jika sudah pendataan bisa dilakukan perencanaan program. Kemudian jika programnya sudah ada, pelaksanaan program harus dijalankan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 November 2022.
Ghufron menggatakan pihaknya mencoba memperbaiki data kemiskinan dengan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dua program itu bisa memutakhirkan berbagai data sosial dan ekonomi masyarakat yang sudah ada.
"Latar belakang dari program Regsosek ini adalah pemutakhiran dan mengakurasi data secara nasional, dan itu tentu akan menjadi acuan terhadap program-program penanganan kemiskinan nasional," ujar Ghufron.
Program itu bisa mengakses seluruh data kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat antarkementerian dan lembaga yang sudah dikolaborasikan. Regsosek juga bakal melengkapi data kependudukan yang terbatas dari pemerintah daerah.
"Pendataan Regsosek akan dibarengi dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah terkait literasi data termasuk pemanfaatan dan pengelolaan data secara regular," ucap Ghufron.
Progam itu diharapkan bisa membantu pemerintah memberikan data terbaik untuk menyaring masyarakat miskin di Indonesia. Sehingga, bantuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin tidak lagi nyasar ke orang kaya.
"Harapannya program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta menjadi tepat sasaran dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya dan penggunaan anggarannya dapat sesuai," ucap Ghufron. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
