Supervisi KPK dalam Perkara Joko Tjandra Disebut Langkah Maju

Jakarta: Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak menilai supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap perkara Djoko Tjandra sebagai langkah maju. Barita menginginkan hasil nyata dari supervisi perkara yang ditangani Kejaksaan Agung dan Polri itu. "Yang jauh lebih penting bukan bentuk keterlibatannya, tetapi output dari kinerja terlibatnya KPK di dalam penanganan kasus itu yang dapat dilihat oleh publik," kata Barita kepada Mediaindonesia.com, Sabtu, 5 September 2020. Ia berharap keterlibatan KPK membuat proses penanganan kasus yang melibatkan Djoko Tjandra transparan. KPK juga diharapkan mampu mengungkap tuntas penanganan kasus tersebut. Baca: Komjak Diminta Tak Ganggu Pengusutan Kasus Djoko Tjandra Barita menyebut publik menyangsikan langkah Kejaksaan Agung menangani kasus suap Djoko Tjandra terhadap oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sebab, ada kesan adanya konflik kepentingan dalam pengusutan kasus.     Dia ingin keterlibatan KPK dalam mengawasi kasus tersebut menghapus kesan konflik kepentingan. "Jadi dugaan masyarakat tentang adanya conflict of interest, dengan kehadiran KPK yang diyakini bisa dipercaya, akan memastikan proses penangannnya itu benar-benar objektif, transparan, dan dapat dipercaya," kata dia. Salah satu yang diharapkan Barita dengan supervisi KPK adalah dalam menjawab peran Pinangki saat menjanjikan fatwa Mahkamah Agung terhadap Djoko Tjandra. Ia menilai ada lompatan yang besar karena tugas pokok Pinangki tidak nyambung dengan pengurusan fatwa tersebut. "Inilah yang kita harapkan bisa diungkap. Objek yang ditransaksikan dalam tanda petik yang diduga ditransakasikan oleh oknum jaksa P (Pinangki) dengan Djoko Tjandra itu apa? Yang dijanjikan jaksa P itu sehingga membuat Djoko Tjandra percaya itu apa?" ujar Barita.  (Tri Subarkah)