Fadli Zon Sebut Keamanan Situs KPU Lemah
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.
Jakarta: Situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan lalu diretas oleh pihak tak berwenang yang membuat hasil penghitungan Pilkada Serentak 2018 tak bisa diakses oleh publik. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut, penyelenggara tak mampu menjamin keamanan suara rakyat dari serangan siber.

"Adanya peretasan situs KPU di tengah momen krusial Pilkada Serentak 2018 menunjukan pengamanan situs KPU sangatlah lemah. Apalagi, sesudah lewat beberapa hari kasus peretasan itu belum juga bisa ditangani 100 persen. KPU dan pemerintah menanganinya secara amatiran dan tak serius," kata Fadli Zon melalui keterangan tertulis, Senin, 2 Juli 2018.

Fadli mengatakan, cara mengatasi peretasan yang dilakukan KPU selama ini dengan menerapkan sistem buka tutup tidak bisa dipertahankan, meskipun bisa mengurangi efek kerusakan. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kualitas transparansi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).


"Mestinya KPU punya skenario canggih, baik mencegah maupun mengatasi kasus semacam ini. Anggaran KPU kan sangat besar, mestinya dengan anggaran besar itu KPU bisa membangun sistem keamanan siber ultra secure," ungkapnya.

Fadli menyebutkan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, KPU mendapatkan anggaran sebesar Rp26 triliun untuk pesta demokrasi 2018, baik pelaksanaan Pilkada serentak maupun persiapan Pemilu 2019.

KPU tercatat merupakan lembaga kedua sesudah kepolisian yang mendapat alokasi anggaran terbesar pada APBN 2018, yaitu sebesar Rp12,5 triliun.

"Apalagi, KPU sebenarnya sudah punya pengalaman dengan ancaman peretasan, seperti pernah terjadi pada awal Februari 2017, pada saat penghitungan suara Pilkada DKI putaran pertama. Sehingga, kasus semacam ini seharusnya bisa lebih diantisipasi. Kenyataan bahwa hal ini kembali terulang menunjukkan pertahanan siber pemerintah sangat lemah. Padahal, sejak 2017 kita sudah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," jelas Fadli.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menambahkan, kasus peretasan bukan hanya merusak kredibilitas KPU, tapi juga bisa merusak psikologi publik. Menurutnya, masyarakat akan sulit untuk meninggalkan praktik Pemilu berbasis pencoblosan dan pencontrengan, karena publik kemudian tak percaya terhadap jaminan keamanannya.

"Kasus peretasan situs KPU harus ditangani sama seperti kasus teror. Ini teror siber yang bisa mengancam demokrasi. Saya yakin aparat keamanan bisa segera mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan siber ini," ungkap Fadli.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id