Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemohon untuk memperbaiki permohonan dalam uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). MK menilai pemohon perlu memperkuat atau mempertajam kedudukan hukumnya dengan pasal yang diuji.
"Dimana nih korelasinya hak pilih saudara dengan frasa 'gangguan lainnya' yang saudara dalam petitum 'gangguan lainnya' dipandang multitafsir dalam bahasa konstitusi tidak memiliki kepastian hukum. Jadi tolong perlu dipertajam lagi mungkin bisa dilihat bahwa apabila ini terjadi maka seperti yang saudara katakan tadi saya sebagai pemilih akan terganggu hak pilihnya,” ujar Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam sidang MK, Kamis, 6 April 2023.
Dia mengatakan secara teknis pemohonan sudah lengkap termasuk kedudukan hukum. Dalam kedudukan hukum pemohon yang mendalilkan selaku warga negara yang memiliki hak pilih harus dielaborasi dengan alasan permohonan mengenai keberadaan frasa ‘gangguan lainnya’.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta agar Pemohon mengelaborasi alasan permohonannya yang dinilainya belum terlihat adanya keterkaitan. Dia menilai UU tidak dapat mengunci penafsiran secara rinci, karena bisa saja ada peristiwa seperti pandemi covid-19. Belum lagi, dalam Pasal 432 ayat (3) UU Pemilu, sudah memberikan persentase syarat Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan.
“Artinya memang ini sudah dilaksanakan, tetapi ada persentase yang menyebabkan tidak ketidak-terlaksananya itu karena apa bisa jadi faktor-faktor yang ada di dalam Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2)- nya itu. Tapi UU Pemilu sudah punya rumusan di situ, kapan ini akan dikatakan sebagai Pemilu susulan dan kapan pemilu itu (dikatakan) Pemilu lanjutan,” sarannya.
MK pun memberi waktu untuk menyerahkan perbaikan selama 14 hari kerja. Perbaikan permohonan paling lambat diserahkan kepada Kepaniteraan MK pada Rabu 26 April 2023 pukul 10.00 WIB.
Dalam sidang tersebut, pemohon Viktor Santoso Tandiasa mendalilkan frasa 'gangguan lainnya' dalam aturan mengenai syarat penundaan Pemilu. Dia menilai frasa tersebut multitafsir sehingga putusan PN Jakpus yang menunda tahapan pemilu bisa disebut sebagai gangguan lainnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta:
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemohon untuk memperbaiki permohonan dalam uji materiil UU 7/2017 tentang Pemilu (
UU Pemilu). MK menilai pemohon perlu memperkuat atau mempertajam kedudukan hukumnya dengan pasal yang diuji.
"Dimana nih korelasinya hak pilih saudara dengan frasa 'gangguan lainnya' yang saudara dalam petitum 'gangguan lainnya' dipandang multitafsir dalam bahasa konstitusi tidak memiliki kepastian hukum. Jadi tolong perlu dipertajam lagi mungkin bisa dilihat bahwa apabila ini terjadi maka seperti yang saudara katakan tadi saya sebagai pemilih akan terganggu hak pilihnya,” ujar Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam sidang MK, Kamis, 6 April 2023.
Dia mengatakan secara teknis pemohonan sudah lengkap termasuk kedudukan hukum. Dalam kedudukan hukum pemohon yang mendalilkan selaku warga negara yang memiliki hak pilih harus dielaborasi dengan alasan permohonan mengenai keberadaan frasa ‘gangguan lainnya’.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta agar Pemohon mengelaborasi alasan permohonannya yang dinilainya belum terlihat adanya keterkaitan. Dia menilai UU tidak dapat mengunci penafsiran secara rinci, karena bisa saja ada peristiwa seperti pandemi covid-19. Belum lagi, dalam Pasal 432 ayat (3) UU Pemilu, sudah memberikan persentase syarat
Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan.
“Artinya memang ini sudah dilaksanakan, tetapi ada persentase yang menyebabkan tidak ketidak-terlaksananya itu karena apa bisa jadi faktor-faktor yang ada di dalam Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2)- nya itu. Tapi UU Pemilu sudah punya rumusan di situ, kapan ini akan dikatakan sebagai Pemilu susulan dan kapan pemilu itu (dikatakan) Pemilu lanjutan,” sarannya.
MK pun memberi waktu untuk menyerahkan perbaikan selama 14 hari kerja. Perbaikan permohonan paling lambat diserahkan kepada Kepaniteraan MK pada Rabu 26 April 2023 pukul 10.00 WIB.
Dalam sidang tersebut, pemohon Viktor Santoso Tandiasa mendalilkan frasa 'gangguan lainnya' dalam aturan mengenai syarat penundaan Pemilu. Dia menilai frasa tersebut multitafsir sehingga putusan PN Jakpus yang menunda tahapan pemilu bisa disebut sebagai gangguan lainnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
