Wewenang Komisi Kode Etik Polri Dinilai Perlu Diperkuat

Jakarta: Wewenang Komisi Kode Etik Polri dinilai perlu diperkuat. Supaya personel Polri yang melanggar kode etik bahkan hukum jera. "Komisi Etik harus betul-betul powerful," kata mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Vonis Sambo Meluncur, Rahasia Lain Terkubur?’ Minggu, 12 Februari 2023. Saut mengatakan Komisi Kode Etik Polri juga bisa ditempatkan di luar struktur. Dia berkaca dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai lembaga pengawas kinerja Lembaga Antirasuah. "ICW kurang apa mengkritik kita setiap tahun? Disparitas putusan saja mereka paling marah dan punya catatan," ujar dia. Saut menyebut inti usulan penguatan Komisi Kode Etik Polri ialah pentingnya kontrol dan menjaga keseimbangan. Namun dia mafhum hal itu bukan perkara mudah. "Agak sulit mengharapkan itu kalau datang dari unit-unit terkecil, karena kepangkatan sangat menentukan," jelas dia. Usulan lainnya, yakni meningkatkan nilai-nilai di internal Polri. Salah satunya dengan melakukan pengawasan dan tindak lanjut masalah secara berkelanjutan. "Bukan hari ini diam, besok lanjut lagi. Karena itu implikasinya untuk negara kita," tutur Saut.