medcom.id, Jakarta: Pemerintah takkan meminta maaf ke keluarga Partai Komunis Indonesia yang menjadi korban tragedi 1965. Namun, pemerintah berjanji memperhatikan orang-orang yang tidak bersalah tapi menjadi korban.
Wakil Presiden Jusuf Kalla tragedi 1965 sudah berkali-kali dijelaskan adalah masalah masa lalu. Dalam tragedi itu, JK berpendapat justru jenderal TNI yang menjadi korban. Dia juga menegaskan pemerintah tidak terlibat atau memincu konflik tersebut.
"Yang pertama kali korban itu jenderal kita. Kepada siapa minta maaf? Mestinya mereka minta maaf karena sudah melakukan itu kepada negara," kata Wapres di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Pengadilan rakyat internasional tragedi 1965 di Den Haag, Belanda, bergulir sejak 10 hingga 13 November. Wapres tak menanggapi serius pengadilan yang digagas sejumlah aktivis kemanusiaan itu.
Dia menganggap itu pengadilan semu. "Tak usah ditanggapi," ujar Wapres.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan