Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

KPK Buru Koordinator Suap dari Kementerian PUPR

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Juven Martua Sitompul • 15 Januari 2019 13:48
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diduga sebagai koordinator suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pejabat Kementerian PUPR itu juga diduga terlibat menentukan fee untuk belasan proyek pembangunan SPAM di sejumlah daerah tersebut.
 
"Siapa yang mengkoordinasi kasus dari pembicaraan tentang komitmen fee dan pemberian-pemberian uang tersebut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Empat pejabat Kementerian PUPR telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiar Partunggul Nahot Simaremare, dan PPK SPAM Katulampa Meira Woro Kustinah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian, Kasatker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba I Donny Sofyan Arifin. Lalu, empat dari pihak swasta yaitu Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.
 
Menurut Febri, pendalaman ini dilakukan karena empat PPK di Kementerian PUPR diduga telah menerima suap dari petinggi PT WKE dan PT TSP. Selain koordinator, penyidik juga tengah menyelisik dugaan adanya pemberian atau permintaan uang suap lain yang diberikan PT WKE dan PT TSP. "Apakah ada permintaan-permintaan sebelumnya," ujar Febri.

Dalam kasus ini, empat pejabat Kementerian PUPR diduga menerima suap untuk mengatur lelang proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2017-2018 di sejumlah daerah agar dimenangkan oleh PT WKE atau PT TSP yang sebenarnya dimiliki orang yang sama. Proyek-proyek tersebut berada di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.
 
Pejabat Kementerian PUPR ini juga diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait pengadaan pipa HOPE di Bekasi dan di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Keempat pejabat Kementerian PUPR tersebut menerima suap dalam jumlah yang bervariasi.
 
Untuk Anggiar Partunggul Nahot Simaremare diduga menerima suap Rp350 juta dan USD5 ribu, terkait proyek pembangunan SPAM Lampung serta Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3 Pasuruan, Jawa Timur. Meira Woro Kustinah diduga menerima suap Rp1,42 miliar dan SGD22.100 untuk pembangunan SPAM Katulampa.
 
Sedangkan, Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap sebesar Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. Terakhir, Teuku Moch Nazar diduga menerima suap Rp2,9 miliar untuk pengadan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
 
"Jadi itu lebih lanjut (didalami) termasuk juga pembahasan sejak awal sebenarnya bagaimana komitmen fee," kata Febri.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif