PT NKE Setor Uang ke Anggota DPR Lewat Nazaruddin

Damar Iradat 24 Oktober 2018 15:18 WIB
kasus korupsi
PT NKE Setor Uang ke Anggota DPR Lewat Nazaruddin
Sidang PT NKE - Medcom.id/Damar Iradat.
Jakarta: Mantan Manager Marketing PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) Mohammad El Idris mengaku perusahannya memberi sejumlah uang kepada anggota DPR. Pemberian uang ke anggota dewan itu melalui mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Idris yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa PT NKE itu mengatakan, proses penyerahan uang dilakukan secara satu pintu melalui Anugerah Group. Perusahaan itu diketahui milik Nazaruddin.

"Fee nya satu pintu melalui Anugerah," ujar Idris di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Oktober 2018.


Idris mengakui PT NKE mengerjakan sejumlah proyek pemerintah atas bantuan Nazaruddin. Setelah perusahaannya mendapat pembayaran proyek yang dikerjakan, PT NKE lalu menyerahkan fee kepada Nazaruddin.

Uang itu, kata dia, untuk menggantikan fee kepada anggota DPR. Sebab, uang untuk anggota DPR sudah lebih dulu ditalangi oleh Nazaruddin.

"Setelah kami dapat pembayaran, kami kasih feenya mereka. Kami proporsional, per termin pembayaran," jelas Idris.

(Baca juga: Kontraktor RS Univ Udayana Didakwa Rugikan Negara Rp25 Miliar)

PT NKE didakwa merugikan negara sekira Rp25 miliar. Ini terkait pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali, Tahun Anggaran 2009-2010.

PT NKE, sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah Konstruksi (PT DGIK), didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Direktur Utama PT NKE Dudung Purwadi. Kemudian, eks anggota DPR Muhammad Nazarudin dan eks Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa.

Mereka diduga sengaja membuat kesepakatan untuk memenangkan PT NKE dalam lelang proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Perbuatan tersebut menguntungkan PT NKE sejumlah Rp25 miliar dan memperkaya Nazarudin beserta perusahaannya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Grup Permai senilai Rp10 miliar.

Atas perbuatannya, PT NKE disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id