Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Nekat Suap, KPK: WTP Dongkrak Citra Kepala Daerah

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Ade Yasin Bupati Bogor Ditangkap
Candra Yuri Nuralam • 08 Mei 2022 08:04
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin menyuap beberapa pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat untuk mendapatkan gelar wajar tanpa pengecualian (WTP). Menyuap untuk mendapatkan gelar WTP diyakini untuk modal mencalonkan diri kembali.
 
"Opini WTP masih dijadikan cara untuk mendongkrak citra kepala daerah sebagai modal pencalonan kembali," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, dikutip pada Minggu, 8 Mei 2022.
 
Ipi mengatakan kasus suap untuk mendapatkan gelar dari BPK bukan cuma dilakukan oleh Ade Yasin. KPK sudah menangani empat kasus serupa sebelum mempermasalahkan Ade karena diduga menyuap pegawai BPK perwakilan Jawa Barat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Modus yang dilakukan antara lain dengan memanipulasi hasil temuan audit atau praktik transaksional dalam penerbitan opini WTP atau WDP (wajar dengan pengecualian)," ujar Ipi.
 
KPK menyayangkan masih ada pegawai BPK yang menerima suap. Seharusnya, kata Ipi, BPK membantu KPK memberantas korupsi di Indonesia.
 
"Lembaga audit, badan pemeriksa, akuntan, dan auditor baik pada internal sektor publik maupun auditor swasta memainkan peran kunci dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," tutur Ipi.
 
Baca: Perbandingan Kekayaan Anies Baswedan pada 2017 dan 2021
 
KPK tidak mau kasus serupa terjadi kembali. Lembaga Antikorupsi bakal menguatkan fungsi audit sebagai tombak pemberantasan rasuah di Indonesia.
 
Salah satu cara untuk menguatkan peran auditor adalah dengan memanfaatkan forum Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20. Negara peserta G20 diharap membantu untuk mewujudkan rencana KPK itu.
 
"Melalui isu prioritas ini KPK mendorong pemberdayaan badan audit sektor publik dan swasta untuk berperan nyata dalam pemberantasan korupsi. Antara lain dengan memperkuat kapasitas badan pemeriksa dan auditor dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan korupsi," ucap Ipi.
 
Penguatan auditor juga diyakini bisa memperkuat kinerja pemberantasan korupsi antarnegara. Para negara peserta G20 diyakini bisa saling mempromosikan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung peran audit jika isu yang dibawa KPK ini bisa diterapkan.
 
"Di dalam penutupan putaran pertama G20 pada awal April yang lalu, para delegasi negara anggota G20 telah menyatakan dukungannya dalam penguatan lembaga audit publik serta mendorong peningkatan peran auditor sektor swasta dalam pemberantasan korupsi," kata Ipi.
 
KPK juga mendorong penguatan pemantauan fungsi pengawas agar penyuapan auditor tidak kembali terulang. Aparat pengawasan intern pemerintah diminta memperketat pengawasan mulai dari sekarang.
 
"KPK memandang lemahnya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas, akan menyebabkan dorongan untuk melakukan tindak pidana korupsi," ucap Ipi.
 
Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik ditetapkan sebagai tersangka pemberi.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif