medcom.id, Jakarta: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kukuh menjalankan proyek payment gateway. Padahal, ada proyek serupa di Kemenkumham bernama Simfoni. Proyek telah berjalan selama satu tahun dan tidak dilanjutkan.
"Proyek Simfoni ini bahkan lebih memudahkan dan itu pun dilakukan pembuatan paspor secara elektronik dan sudah berjalan selama satu tahun. Beliau (Denny) pun sudah diingatkan staf. 'Pak sudah ada ini (Simfoni) kata stafnya'," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Anton Charliyan, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/3/2015).
Anton menjelaskan, proyek Simfoni memiliki sistem kerja seperti payment gateway. Bahkan, Simfoni lebih sederhana dan tanpa pungutan. Meskipun diingatkan staf, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah itu kukuh meneruskan payment gateway.
Kekukuhan Denny yang tetap menjalankan proyek payment gateway itulah yang membuat proyek 'serupa tapi tak sama', Simfoni, dibatalkan. Bedanya lagi, kata Anton, hasil pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Simfoni langsung masuk ke kas bendahara negara. Sementara payment gateway, PNBP masuk lewat rekening vendor terlebih dulu.
Penampungan PNPB inilah yang rawan tindak pidana korupsi. Dua vendor proyek payment gateway mengendapkan PNBP melalui rekening-rekening untuk kemudian diteruskan ke bendahara negara. Total kerugian pengendapan itu, kata Anton, sekitar Rp32,6 miliar dan Rp605 juta. Ini diduga masuk ke kantong kedua vendor.
Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp32 miliar. Denny dibidik dengan Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
medcom.id, Jakarta: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kukuh menjalankan proyek
payment gateway. Padahal, ada proyek serupa di Kemenkumham bernama Simfoni. Proyek telah berjalan selama satu tahun dan tidak dilanjutkan.
"Proyek Simfoni ini bahkan lebih memudahkan dan itu pun dilakukan pembuatan paspor secara elektronik dan sudah berjalan selama satu tahun. Beliau (Denny) pun sudah diingatkan staf. 'Pak sudah ada ini (Simfoni) kata stafnya'," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Anton Charliyan, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/3/2015).
Anton menjelaskan, proyek Simfoni memiliki sistem kerja seperti
payment gateway. Bahkan, Simfoni lebih sederhana dan tanpa pungutan. Meskipun diingatkan staf, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah itu kukuh meneruskan
payment gateway.
Kekukuhan Denny yang tetap menjalankan proyek
payment gateway itulah yang membuat proyek 'serupa tapi tak sama', Simfoni, dibatalkan. Bedanya lagi, kata Anton, hasil pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Simfoni langsung masuk ke kas bendahara negara. Sementara
payment gateway, PNBP masuk lewat rekening vendor terlebih dulu.
Penampungan PNPB inilah yang rawan tindak pidana korupsi. Dua vendor proyek
payment gateway mengendapkan PNBP melalui rekening-rekening untuk kemudian diteruskan ke bendahara negara. Total kerugian pengendapan itu, kata Anton, sekitar Rp32,6 miliar dan Rp605 juta. Ini diduga masuk ke kantong kedua vendor.
Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp32 miliar. Denny dibidik dengan Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
