Jakarta: Penyelesaian piutang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah diputuskan melalui perdata. Namun, hal itu bukan jaminan para obligor terbebas dari unsur pidana.
"Bukan tidak mungkin nanti dalam perjalananya mengandung tindak pidana," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers virtual, Jumat, 27 Agustus 2021.
Setidaknya, ada beberapa hal yang membuat obligor bisa dijerat pidana. Di antaranya, memberikan keterangan palsu kepada Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
Baca: 15,2 Juta Meter Persegi Tanah Obligor BLBI Bakal Disita
"Kemudian mengalihkan aset yang sudah sah dimiliki negara, penyerahan dokumen palsu, nanti itu bisa saja menjadi hukum pidana," ungkap Mahfud.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta Polri dan Kejaksaan Agung memantau proses Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Sehingga, obligor dan debitur yang berupaya menghindari kewajiban mereka terlacak.
Dia mewanti-wanti obligor dan debitur jujur dalam proses penagihan. Sehingga, mereka bisa menyelesaikan kewajibannya secara perdata dan terbebas dari jeratan pidana.
Mahfud menjelaskan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penyelesaian hak tagih dana BLBI secara perdata. Kewajiban obligor dianggap selesai jika sudah membayarkan semua tanggung jawab mereka kepada negara.
"Berdasarkan itu sudah selesai sebagai hukum perdata," ujar dia.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Jakarta: Penyelesaian piutang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (
BLBI) telah diputuskan melalui perdata. Namun, hal itu bukan jaminan para obligor terbebas dari unsur pidana.
"Bukan tidak mungkin nanti dalam perjalananya mengandung tindak pidana," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD dalam konferensi pers virtual, Jumat, 27 Agustus 2021.
Setidaknya, ada beberapa hal yang membuat obligor bisa dijerat pidana. Di antaranya, memberikan keterangan palsu kepada Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
Baca:
15,2 Juta Meter Persegi Tanah Obligor BLBI Bakal Disita
"Kemudian mengalihkan aset yang sudah sah dimiliki negara, penyerahan dokumen palsu, nanti itu bisa saja menjadi hukum pidana," ungkap Mahfud.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta Polri dan Kejaksaan Agung memantau proses Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Sehingga, obligor dan debitur yang berupaya menghindari kewajiban mereka terlacak.
Dia mewanti-wanti obligor dan debitur jujur dalam proses penagihan. Sehingga, mereka bisa menyelesaikan kewajibannya secara perdata dan terbebas dari jeratan pidana.
Mahfud menjelaskan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penyelesaian hak tagih dana BLBI secara perdata. Kewajiban obligor dianggap selesai jika sudah membayarkan semua tanggung jawab mereka kepada negara.
"Berdasarkan itu sudah selesai sebagai hukum perdata," ujar dia.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
