Jakarta: Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalani pelatihan sebagai aparatur sipil negara (ASN) hari ini, Rabu, 16 Juni 2021. Mereka akan mendapat pembekalan dan orientasi sesuai jabatan masing-masing.
"Program ini merupakan kerja sama antara KPK dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 16 Juni 2021.
Ali mengatakan pelatihan penting bagi para pegawai. Pelatihan juga merupakan kelanjutan dari pengucapan sumpah pegawai sebagai ASN.
(Baca: TWK Sesuai UU, Pimpinan KPK Tak Masalah Menghadiri Panggilan Komnas HAM)
Pegawai akan diberikan pembekalan tentang pemahaman sistem kebijakan pembangunan nasional. Mereka juga bakal mendapat pengetahuan soal kebijakan pengelolaan organisasi pemerintah dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
"Tiga kompetensi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan jenjang jabatan ASN di lingkungan KPK," ujar Ali.
Lembaga Antikorupsi pernah memberikan pembekalan tentang ASN pada 11 Juni 2021. Namun, pegawai mesti mengikuti pembekalan lagi. Hal itu agar 1.271 pegawai KPK makin mantap melaksanakan tugas sesuai jabatannya masing-masing.
Jakarta: Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menjalani pelatihan sebagai aparatur sipil negara (
ASN) hari ini, Rabu, 16 Juni 2021. Mereka akan mendapat pembekalan dan orientasi sesuai jabatan masing-masing.
"Program ini merupakan kerja sama antara KPK dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 16 Juni 2021.
Ali mengatakan pelatihan penting bagi para pegawai. Pelatihan juga merupakan kelanjutan dari pengucapan sumpah pegawai sebagai ASN.
(Baca:
TWK Sesuai UU, Pimpinan KPK Tak Masalah Menghadiri Panggilan Komnas HAM)
Pegawai akan diberikan pembekalan tentang pemahaman sistem kebijakan pembangunan nasional. Mereka juga bakal mendapat pengetahuan soal kebijakan pengelolaan organisasi pemerintah dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
"Tiga kompetensi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan jenjang jabatan ASN di lingkungan KPK," ujar Ali.
Lembaga Antikorupsi pernah memberikan pembekalan tentang ASN pada 11 Juni 2021. Namun, pegawai mesti mengikuti pembekalan lagi. Hal itu agar 1.271 pegawai KPK makin mantap melaksanakan tugas sesuai jabatannya masing-masing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
