Panggil BIN, Komnas HAM Diingatkan Tak Libatkan Institusi Lain di Polemik TWK

Jakarta: Langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil Badan Intelijen Negara (BIN) dalam polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak tepat. Apalagi, pihak yang penyelenggara TWK adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Penyelenggara TWK adalah BKN. Seandainya ada dugaan pelanggaran HAM dalam TWK maka konfirmasi saja ke BKN," kata pakar intelijen dan keamanan negara, Stanislaus Riyanto, saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021. Dia mengatakan institusi lain yang membantu pelaksanaan TWK tetap berada di bawah koordinasi BKN. Sehingga, Komnas HAM seharusnya tak perlu memanggil BIN dan sejumlah instansi lain, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. "Institusi lain yang membantu BKN dalam menyelenggarakan TWK bekerja di bawah koordinasi BKN, karena memang tes untuk ASN adalah tugas BKN. Tidak perlu melebar ke institusi lain," ucapnya. Menurut Stanislaus, Komnas HAM bisa memanggil pihak di luar BKN terkait TWK KPK selama kepentigannya jelas. Namun, pemanggilan tersebut bukan bersifat kelembagaan. "Mau manggil siapa ya sah-sah saja selama ada alasan yang jelas, urgensinya jelas, dan tentu sifatnya bukan memanggil lembaga sehingga terkesan sudah ada pelanggaran HAM oleh pihak yang dipanggil," kata dia. Baca: Dalami Aduan Terkait TWK, Komnas HAM Panggil BAIS, BIN, dan BNPT Sebelumnya, Komnas HAM melayangkan surat panggilan kepada BIN, BNPT, dan Bais TNI. Ketiga instansi itu akan dimintai keterangan terkait polemik TWK alih status pegawai KPK. "Kami sudah melayangkan surat panggilan juga untuk Bais, untuk BIN, dan untuk pendalaman BNPT," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat jumpa pers di kantornya, Rabu, 23 Juni 2021.