Eks Sekretaris MA Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto
Eks Sekretaris MA Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto

KPK Diminta Segera Jemput Paksa Nurhadi

Nasional Suap di MA
Media Indonesia • 05 Februari 2020 07:11
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menjemput paksa eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Apalagi, KPK mengantongi preseden penjemputan paksa karena tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA itu tak bersikap kooperatif.
 
"KPK seharusnya mendatangi kediaman Nurhadi untuk dilakukan pemanggilan paksa. Sebab KPK telah memiliki preseden seperti pada kasusnya Setya Novanto hal inilah yang dilakukan oleh KPK," kata Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah kepada Media Indonesia, Selasa, 4 Februari 2020.
 
Nurhadi mengabaikan panggilan penyidik bersama dua tersangka lain yakni menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Para tersangka tidak mengirimkan mengonfirmasi alasan mangkir dari pemeriksaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Apalagi jika alasannya tidak masuk akal, maka KPK perlu bertindak segera karena dia telah mangkir sebanyak 5 kali," ucap Wana.
 
KPK harus segera mungkin mengamankan Nurhadi cs karena khawatir kabur ke luar negeri. Mengingat, surat pencegahan yang dilayangkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi hanya berlaku 6 bulan.
 
"Artinya, KPK harus berkejaran dengan waktu karena surat cekal memiliki daluwarsa selama 6 bulan. Sehingga KPK harus segera memanggil Nurhadi untuk dimintai keterangannya," kata dia.
 
KPK sendiri telah mengultimatum bakal menjemput paksa Nurhadi cs. Namun, Lembaga Antirasuah belum mengungkap waktu detail penjemputan paksa tersebut.
 
KPK menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhad, Rezky, dan Hiendra.
 
Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016 senilai Rp46 miliar. Suap diterima Nurhadi dan menantunya dari dua pengurusan perkara perdata di MA.
 
Perkara pertama melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kedua, pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT, total penerimaannya mencapai Rp33,1 miliar.
 
Sedangkan gratifikasi diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016, totalnya sekitar Rp12,9 miliar. Gratifikasi ini berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(MI. M. Iqbal Al Machmudi)
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif