NEWSTICKER
Sidang putusan sela terdakwa kasus suap izin impor bawang putih, I Nyoman Dhamantra. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang putusan sela terdakwa kasus suap izin impor bawang putih, I Nyoman Dhamantra. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Perkara Nyoman Dhamantra Dilanjutkan

Nasional Impor Bawang Putih
Fachri Audhia Hafiez • 03 Februari 2020 19:35
Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan suap izin impor bawang putih, I Nyoman Dhamantra. Perkara eks anggota DPR Fraksi PDIP akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
 
"Mengadili, menolak keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum terdakwa dan terdakwa untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2020.
 
Hakim menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi syarat formil dan materiel. Hakim meminta jaksa menghadirkan saksi untuk agenda pembuktian. Sidang dijadwalkan pada Senin, 10 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini," ujar Saifudin.
 
Mantan anggota Komisi VI DPR itu dalam eksepsinya membantah semua dakwaan JPU KPK. Ia menyebut kasus ini mencederai keluarganya.
 
Dhamantra juga menyinggung tugasnya saat menjadi wakil rakyat. Ia mengeklaim memperjuangkan hak-hak rakyat berdasarkan kebijakan.
 
Dhamantra didakwa menerima suap Rp2 miliar dan dijanjikan menerima Rp1,5 miliar bersama pihak swasta Elviyanto dan Mirawati Basri. Uang tersebut berasal dari Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung serta dua orang swasta lainnya, Dody Wahyudi dan Zulfikar.
 
Suap diberikan agar Dhamantra membantu pengurusan Surat Persetujuan Impor bawang putih di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian untuk kepentingan Afung.
 
Dhamantra dijerat dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif