KPK: Bantuan Bencana Rawan Dikorupsi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan barang bantuan untuk korban bencana. Hasil donasi bisa dikorupsi jika tidak dikelola dengan baik. "Dari histori penanganan perkara oleh KPK, pengelolaan dana bantuan kebencanaan menjadi salah satu modus tindak pidana korupsi para pihak yang menyalahgunakan kewenangannya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H Harefa melalui keterangan tertulis, Rabu, 30 November 2022. Pemerintah daerah wajib mengelola pemberian bantuan untuk korban bencana dengan baik. KPK tidak mau donasi dimanfaatkan untuk memperkaya segelintir orang. "Kami tidak ingin hal ini terjadi. Oleh karena itu, KPK juga memberikan atensi dalam pendistribusian donasi bencana Cianjur ini," ucap Cahya.   Cahya mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan pengelolaan bantuan untuk korban bencana. Tujuannya, tidak ada lagi tindakan koruptif. "Semoga teman-teman di Cianjur bisa tetap tabah dan kuat menghadapi cobaan ini, dan yang terpenting tetap memiliki semangat untuk kembali pulih dan bangkit," tutur Cahya.